Bupati HM Wardan Diminta Non Aktifkan Pejabat Berstatus Tersangka

Indragiri hilir:RIAUNET~ Atas nama Masyarakat Peduli Inhil (MPI) mendesak agar Bupati Inhil  HM Wardan untuk bertindak tegas terhadap sejumlah pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum dan lembaga pradilan. MPI meminta Bupati segera mengnonaktifkan beberapa Pejabat yang tersandung kasus hukum dari jabatannya.

Semestinya Bupati dapat lebih tegas untuk mengambil sikap dalam mendukung penegakkan supremasi hukum di Inhil. Sebab saat ini ada beberapa kepala SKPD di pemkab Inhil  yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa atas sejumlah perkara hukum oleh penegak hukum,” papar salah satu aktivis MPI, Fahrudin, Sabtu (22/08/2015). 

"Lanjut pria yang kerap dipanggil Oyonk Malidini ini, jika pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa tidak juga dinonaktifkan dari jabatanya, hal itu sudah melanggar Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1966 tentang pemberhentian sementara pegawai negeri, yang mana secara jelas pejabat tersandung masalah hukum harus dinonaktifkan. 

“Selama ini Pemkab Inhil terkesan belum tegas dalam menegakkan aturan terhadap para pejabat yang tersandung masalah hukum,” tegasnya.

Masih kata fahrudin, Masyarakat peduli Inhil (MPI) mendesak agar bupati Inhil untuk secepatnya mengganti para pejabat yang tersandung masalah hukum, agar kinerja aparatur pemerintahan kabupten Inhil lebih maksimal. “Jika sudah terbelit masalah hukum, kosentrasi kinerja sangat diragukan, disamping itu agar pejabat tersebut fokus pada kasus hukum yang membelitnya.

MPI berharap Pemda Inhil harus lebih gencar menggelar sosialisasi kepada semua PNS soal Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pegawai yang terlibat kasus hukum. 

Bukan hanya PNS yang terlibat kasus korupsi saja yang akan diproses, jika ada pimpinan SKPD melakukan penyelewengan anggaran berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), segera diproses sesuai mekanisme yang ada. 
“Paling tidak kenaikan pangkatnya ditunda sebagai bentuk sanksi moral.” Jelas Fahrudin,"(tim) 

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!