PEMILUKADA SERENTAK PERMAINAN PEMERINTAH PUSAT

Pekanbaru : RIAUNET.COM ~ Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini adalah masa-masa tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak yang akan dilaksanakan desember tahun ini. Pemilukada gelombang pertama ini akan dilaksanakan di 269 daerah seluruh Indonesia.

Saya melihat Pemilukada serentak ini merupakan akal-akalan pemerintah untuk bisa lebih berkuasa di daerah-daerah walaupun hanya untuk sesaat. Hal ini saya katakan karena berdasarkan analisis yang saya lakukan terhadap proses pemilihan sampai dengan penetapan pemenangnya menurut saya sangat tidak logis.

Pemilukada serentak tahun ini akan dilaksanakan pada 9 desember dan selambat-lambatnya pemenang pada pemilukada itu sudah harus ditetapkan pada 29 februari 2016 untuk Provinsi dan 1 maret untuk Kabupaten/Kota.

Rentang waktu yang tidak sampai 3 bulan ini membuat saya pesimis akan tercapainya target tersebut. Sekedar mengingat kebelakang bahwa mayoritas Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan di Indonesia selama ini berakhir dengan sengketa yang ujung-ujungnya sengketa itu berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kita bayangkan kalau mayoritas dari 269 pilkada ini mengajukan gugatan ke MK apakah MK akan sanggup memutuskan perkara sengketa tersebut hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan? Saya pesimis dengan itu.

Nah, dengan kemungkinan tidak akan putusnya hasil pemilihan di waktu yang telah ditetapkan (29 februari - 1 maret 2016), saya menduga itu akan dijadikan oleh pemerintah sebagai jalan masuk ke daerah untuk berkuasa sejenak melalui Pejabat Sementara (Pjs) yang akan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Inilah yang saya katakan permainan pemerintah. Saya fikir tidak logis kalau pemerintah tidak paham akan potensi sengketa Pemilukada yang akan terjadi. Tidak mungkin pemerintah akan berani melakukan Pemilukada secara serentak kalau tidak ada niatan seperti yang saya katakan diatas.

Jangan lupa, bulan maret hingga april itu biasanya dijadikan sebagai waktu ketuk palu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kalau sengketa tidak selesai   sesuai waktunya dan Pjs Kepala Daerah sudah ditetapkan Mendagri, maka yang akan menetapkan APBD untuk tahun anggaran 2016 itu kemungkinan besar adalah Pjs Kepala Daerah tersebut dengan DPRD.

Inilah permainan yang sesungguhnya. Dimana pemerintah akan dapat menetapkan APBD sesuai dengan kehendaknya.

Penulis : Saddam Orbusti Ritonga

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!