Komisi IV : Cabut Pergub Izinkan Buka Lahan Dengan Bakar Hutan!




Jakarta~Komisi IV DPR menyayangkan adanya Pergub yang mengizinkan masyarakat membuka lahan dengan membakar hutan. Pergub ini harus segera dicabut!

  Herman menuturkan ada UU nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan untuk perkebunan rakyat maksimal dua hektare. "Saya kira memang ini harus dicabut dulu, artinya UU harus direvisi dan jangan ada ruang atau celah untuk dapat membakar hutan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron kepada detikcom, Jumat (23/10/2015).

  Namun demikian UU no 39 tahn 2014 tentang perkebunan sudah melarang pembakaran lahan untuk perkebunan. "Sehingga menurut saya peraturan Gubernur yang memperbolehkan membakar hutan juga harus dicabut karena secara teknis untuk membakar ini juga tidak bisa dipastikan bahwa memang membakar ini ada batasannya, rakyat maunya membakar satu hektar tapi apakah benar satu hektare?" kata Herman.

  "Situasi kekeringan ini kan dengan tingkat kekeringan luar biasa sangat mudah terbakar ke mana-mana jadi saya kira aturan membakar ini harus dicabut, membuka lahan perkebunan tidak boleh membakar hutan," imbuhnya.

  Apalagi di UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan kerusakan hutan juga sudah diatur sanksi bagi perusak hutan. "Jadi kalau merusak satu atau dua pohon sudah dianggap pengrusakan apalagi dengan membakar, seharusnya dihukum berat," tegasnya.

  Herman menuturkan biaya untuk membuka lahan memang cukup mahal. Per hektare dibutuhkan anggaran Rp 2 sampai 5 juta, kalau di daerah yang sulit bisa sampai Rp 12 juta per hektare. "Dengan membakar, mereka cukup murah, beli korek api saja sudah selesai. Perusahaan boleh jadi membayar orang tertentu untuk bakar, itu bisa saja," terang Herman.

  Jika Pergub dan UU yang memperbolehkan pembakaran hutan sudah dicabut maka pemerintah perlu memberikan bantuan peralatan untuk membuka lahan tanpa membakarnya. "Saya kira kita harus mempersiapkan program pemberdayaan masyarakat untuk membuka lahan dengan biaya terjangkau, jangan membakar hutan," pungkasnya.

  Sebelumnya diberitakan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah membolehkan pembakaran hutan. Pergub ini diteken Gubernur Kalteng yang saat itu menjabat yaitu politikus PDIP Agustin Teras Narang.

  Ketentuan soal izin membakar hutan terdapat di Pasal 1. Di dalam Pasal 1 ini terdapat 7 poin. Namun soal izin pembakaran hutan sudah jelas tertulis di poin 1.

  Berikut bunyi Pasal 1 Poin 1 Pergub tersebut:

Pasal 1

  Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

  (1) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.(dtk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!