Korban Salah Tangkap Diganti Rp 1 Juta, Menkum HAM Segera Revisi PP 27




Jakarta~Apa jadinya jika kita menjadi korban salah tangkap/peradilan sesat dan hanya diberi ganti rugi Rp 1 juta. Nama baik hancur, psikologi terpuruk, keluarga tercerai berai dan kehidupan terbengkalai.

  Aturan yang telah berumur lebih dari 32 tahun ini sedang direvisi oleh Kemenkum HAM.

  "Itu sedang dalam proses," kata Menkum HAM Yasonna Laoly kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 9 ayat 1 disebutkan korban peradilan sesat diberi ganti rugi minimal Rp 5 ribu dan maksimal Rp 1 juta. Jika korban mengalami cacat atau meninggal dunia, maka negara cukup mengganti maksimal Rp 3 juta. Jika pun mendapat ganti rugi, maka dia harus menunggu satu tahun APBN lewat kas bendahara negara yang akan disalurkan lewat pengadilan.

  "(Proses revisi) sudah sinkronisasi," ujar Yasonna.

  Kasus salah tangkap terakhir terjadi di Subang. Korban salah tangkap adalah seorang anak yang sebenarnya anak itu sedang bermain di sebuah rumah dengan teman-temannya pada 13 April 2015. Tapi entah karena apa, aparat menuduh si anak itu terlibat pembunuhan berencana dan perampokan sebuah sepeda motor di sebuah pesawahan di Ciasem, Subang di waktu yang sama. Aparat lalu menahan si anak hingga trio Srikandi hukum dari PN Subang yaitu Rahmasari-Aryaniek Andayani-Aida Fitria membebaskan sang anak pada Agustus lalu. (dtk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!