Lagi, Suntikan Modal BUMN Jadi 'Barang Panas' Pembahasan APBN




Jakarta~Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi 'barang panas' dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Beberapa fraksi partai mulai mengemukakan penolakan.

  Dalam postur sementara, PMN yang disepakati adalah sebesar Rp 43 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari pengajuan awal yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam nota keuangan yang sebesar Rp 39,4 triliun.

  Anggota Banggar DPR Jhoni G Plate‎ menuturkan ada beberapa fraksi yang menyatakan penolakan atas PMN yang diajukan pemerintah. Padahal ini sudah melalui pembahasan baik di kementerian terkait dan panitia kerja (panja) Banggar.

  "‎Saya kira jangan mencari-cari alasan untuk memperlambat pembahasan APBN. PMN itu sudah dibahas dan harusnya tak masalah. Fraksi dari KMP yang menolak itu tentunya juga ikut dalam pembahasan," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015)

  Menurutnya, alasan penolakan PMN tidak bisa hanya berlandaskan realisasi pencairan PMN pada 2015. Sebab, APBN P 2015 baru disahkan bulan Februari dan pencairannya juga dilakukan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

  "Memang belum efektif karena baru tahun pertama. Sekarang kita tambah supaya punya kekuatan ekuitas untuk perusahaan. Tapi untuk perusahaan yang rugi karena kegagalan kinerja nggak akan dikasih suntikan," jelasnya.

  Pola penyaluran PMN juga melalui tahapan verifikasi yang ketat. Artinya BUMN selaku penerima, harus kembali menjelaskan program-program yang akan dijalankan kepada DPR, sebelum kemudian dicairkan.

  "Pencairan itu nanti harus dibicarakan lagi di komisi terkait," tegasnya.

  Plate juga membantah bila dikatakan PMN bukan merupakan program pro rakyat. Padahal sebenarnya ini adalah kelanjutan dari visi dan misi Presiden Jokowi untuk membangun negara.

  "Lewat PMN. Ini kita lakukan program pro rakyat.‎ Bagaimana membangun infrastruktur dan lainnya lewat PMN. Kan tidak mungkin semua dilakukan pemerintah

  Seperti diketahui, PMN juga menjadi pagu yang rawan kritik ‎dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2015 pada Februari lalu. Rapat kerja antara Banggar dan pemerintah berlangsung hingga dini hari. Tepat beberapa jam sebelum APBN disahkan.(dtk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!