(Opini) Kewenangan Mutlak Pemerintah Yang Tidak Absolute Lagi

Pekanbaru : RIAUNET.COM - Sebagai sebuah organisasi yang berwenang mengurusi setiap urusan yang berkaitan atau bersangkutan dengan masyarakat, pemerintah bisa memilih apakah urusan itu dilaksanakan sendiri (sentralisasi) atau melimpahkan nya kepada pemerintah dibawahnya " Daerah "(desentralisasi)".

Karena kemampuan pemerintah "pusat" yang terbatas dan atas desakan masyarakat daerah yang menginginkan daerah untuk mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangga nya sendiri maka pemerintah menerapkan sistem desentralisasi yang artinya pemerintah memberikan sebagian urusan nya pada daerah.

Karena hanya sebagaian urusan saja yang dilimpahkan pada daerah tentu ada sebagian lagi yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Dari tahun ke tahun pengaturan tentang desentralisasi ini sudah cukup sering berganti mulai dari Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1972, kemudian UU No. 22 Tahun 1999, selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terkini UU No. 23 Tahun 2014 yang kesemuanya itu membahas tentang Pemerintahan Daerah.

Yang menarik dari pergantian peraturan tersebut yang menjadi kewenangan pusat tetap di pertahankan yaitu urusan Pertahanan, Keamanan, Politik Luar Negeri, Yustisi/Kehakiman, kehakiman, Religi (Agama) dan Moneter. Nah, kalau dari sini jelas bahwa ke enam urusan ini mutlak tidak boleh diganggu-gugat oleh daerah.

Kalau demikian menjadi menarik untuk melihat apakah hal ini benar adanya. Apakah benar keenam urusan ini benar tidak disentuh oleh daerah?
Jawabannya sama sekali tidak benar. Kewenangan Mutlak itu perlahan lahan kini tergerus oleh kepentingan politis seperti yang terjadi atau disrpakati dala Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki antara pemerintah dan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ada di Nangro Aceh Darussalam (Aceh).

Saya mengambil contoh yustisi sebagai salah satu dari enam urusan mutlak tersebut tidak lagi hanya diurus oleh pusat melainkan Aceh melalui keistimewaan akibat otonomi khusus yang didapatkan kini juga sudah memiliki aturan hukum sendiri yaitu Hukum Syariat Islam yang sejatinya ini tidak boleh dilakukan karena merupakan kewenangan mutlak/absolute pemerintah.
Hukum yang semestinya sama diseluruh nusantara, namun kini Aceh tidak termasuk kedalam itu. Contoh semacam ini lah yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan absolute pemerintah itu kini terlihat sudah tidak mutlak lagi.

Nah, karena itu saya berpendapat pemerintah semestinya konsisten terhadap kewenangan mutlak yang pemerintah miliki. Jangan sampai suatu saat nanti tidak ada lagi kesatuan dinegara ini akibat perbedaan perbedaan di setiap daerah yang merupakan dampak dari inkonsistensi pemerintah terhadap kewenangan mutlak yang dimilikinya.(Tim)

Penulis : SORi

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!