Sidang Paripurna DPRD Kab Bengkalis Tentang 4 Raperda



BENGKALIS:RIAUNET.COM~ Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie menyampaikan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam sidang paripurna DPRD Bengkalis.

Sidang dipimpin lansung Ketua DPRD H Heru Wahyudi didampingi Wakil Ketua H Indra 'Eet' Gunawan pada senin (26/10/2015).

Empat Ranperda tersebut adalah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, Ranperda tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Talang Muandau, dan Bathin Solapan, Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa; dan Ranperda tentang Pemberian Bantuan Hukum.

"Untuk Ranperda Perubahan ABPD 2015, dalam pengantarnya, Ahmad Syah menjelaskan, Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis 2015, adalah Rp. 5.372.651.640.860,13.Atau bertambah  Rp. 389.804.396.093,14 dari sebelumnya, Rp. 4.982.847.244.766,99.

Ada 3 kebijakan utama yang mendasari perubahan, yaitu usulan beberapa kegiatan baru yang belum terakomodir dalam APBD 2015 yang sifatnya bisa dikerjakan langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena tidak membutuhkan waktu lama, serta kegiatan-kegiatan strategis, seperti penyelesaian kegiatan multiyears dan kegiatan lain yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target-target daerah.

Kemudian, menghapus beberapa kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan lagi secara efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan waktu dan pertimbangan teknis lainnya.

"Serta merasionalisasi kegiatan, baik itu karena adanya penambahan dan pengurangan dana dengan dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi waktu dan anggaran, sertaterjadinya perubahan dan pergeseran kode rekening belanja berdasarkan urusan dan kewenangan SKPD," paparnya.

Menyinggung pendapatan daerah, Ahmad Syah mengatakan turun Rp. 417,37 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp. 3,68 triliun, menjadi menjadi Rp. 3,26 triliun. 

Penurunan ini karena berkurangnya dana perimbangan dari dana bagi hasil sebesar Rp. 441,49 miliar, dan peningkatan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 24,11 miliar.

"Sementera belanja daerah mengalami perubahan dari sebelumnya lebih kurang Rp. 4,98 triliun menjadi sekitar Rp. 5,37 triliun, atau meningkat kurang lebih Rp. 389,80 miliar.Perubahan belanja daerah ini terdiri dari peningkatan belanja tidak langsung Rp. 38,17 miliar dan belanja langsung sebesar Rp. 351,63 miliar.

Sedangkan pembiayaan daerah mengalami perubahan dari sebelumnya Rp. 1,29 triliun, menjadi lebih dari Rp. 2,10 triliun yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya Rp. 885,80miliar, namun setelah diaudit BPK RI Perwakilan Riau menjadi lebih dari Rp. 1,26 triliun. Atau bertambah sebesar kurang lebih Rp. 380,74miliar rupiah.

Sumber lainnya, pencairan dana cadangan yang sebelumnya direncanakan Rp. 413,36miliar bertambah Rp. 426,40 miliar menjadi Rp. 839,80 milyar.

"Penambahan ini berasal dari anggaran yang masih tersedia dalam rekening dana cadangan yang sejak awal memang diperuntukan bagi kegiatan multiyears yang direncanakan tuntas pada akhir tahun 2015," ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau ini (hws).

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!