Berita Terkini

Kemenkum Kerja Maraton Revisi PP Ganti Rugi Rp 1 Juta Korban Salah Tangkap

Kamis, November 12, 2015
Jakarta~Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) kerja maraton menyelesaikan revisi peraturan ganti rugi Rp 1 juta korban salah tangkap/peradilan sesat. Sebab karena selain tidak senafas dengan HAM, aturan ini juga dinilai sudah kedaluwarsa karena sudah berusia 32 tahun lebih.

  Kerja maraton ini digelar setelah turun perintah Presiden Joko Widodo untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ini.

  "Tahapan setelah turunnya izin prakarsa ini adalah secepatnya Kementerian hukum dan HAM akan mengadakan rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) meliputi Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung," kata Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Prof Dr Widodo Ekatjahjana kepada wartawan, Kamis (12/11/2015).

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 9 ayat 1 disebutkan korban peradilan sesat diberi ganti rugi minimal Rp 5 ribu dan maksimal Rp 1 juta. Jika korban mengalami cacat atau meninggal dunia, maka negara cukup mengganti maksimal Rp 3 juta. PP ini ditandatangani pada 31 Desember 1983.

  "Jika pembahasan di PAK selesai maka hasil PAK akan diserahkan kepada Presiden RI untuk disahkan," ujar mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

  Selain masalah nominal, mekanisme pembayaran juga menjadi perhatian serius. Sebab dengan aturan lama itu, jika korban salah tangkap/peradilan sesat mendapat ganti rugi, maka dia harus menunggu satu tahun APBN lewat kas bendahara negara yang akan disalurkan lewat pengadilan. Padahal, kebutuhan perut dan biaya hidup tidak bisa menunggu satu tahun.

  "Diharapkan dengan kesadaran bersama untuk memberikan perlindungan HAM bagi masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945, maka tanggal 10 Desember saat Peringatan Hari HAM Internasional, perubahan PP 27/1983 ini dapat diundangkan," ucap Widodo berjanji. (dtk)