LSM PENJARA GUGAT PERDA PARKIR PEKANBARU

PEKANBARU : RIAUNET.COM ~ Gonjang-ganjing terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum akhir-akhir ini menjadi keresahan bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

Pasalnya, dalam Perda tersebut diatur tentang kenaikan tarif parkir yang sangat besar. Pelonjakan tarif parkir tersebut mencapai 400 persen. 

Namun pelonjakan  itu  hanya  untuk  pada  zona  1  saja. Berikut  daftar  tarif  parkir  berdasarkan  Perda  tersebut  berdasarkan  zona  : Zona 1 : Rp. 8.000,-yang sebelumnya Rp. 2.000,-untuk Mobil dan Rp. 4.000,-yang sebelumnya  Rp.  1.000,-  untuk  Sepeda  Motor. Zona 2 : Rp. 5.000,-yang sebelumnya Rp. 2.000,-untuk Mobil dan Rp. 3.000,-yang sebelumnya  Rp.  1.000,-  untuk  Sepeda  Motor. Sedangkan untuk Zona 3 serta Zona Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan tarif nya tetap seperti biasa  (Rp.  2.000,-  untuk  Mobil  dan  Rp.  1.000,-  untuk  Sepeda  Motor). Penetapan tarif parkir per Zona tersebut dikatakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata lalu lintas di Kota Pekanbaru yang sudah sangat kacau. Tidak ada niat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kota  Pekanbaru  dengan  Perda  ini.  (Minggu,  16/11/2015).

Pernyataan itu dikatakannya saat LSM Pemantau Kinerja Pejabat Negara (PENJARA) mengadakan Audiensi dengan Pansus Perda ini di Kantor DPRD Kota Pekanbaru pada senin siang. Setelah Ketua "LSM PENJARA" Taufik Tanjung selesai membacakan gugatan mereka terkait Perda ini, Ketua Pansus Perda ini Ida Yulita Susanti langsung menaggapi bahwa tidakada niatan dari Perda ini untuk menaikkan PAD Pekanbaru. Masalah issu Perda ini dibentuk untuk menaikkan PAD, sama sekali itu tidak benar. Toh Zona 1 ini kan belum tentu ada. Ini cuma untuk menata kota kita kedepannya. 

Belum tentu nanti  di  Perwako  (Peraturan  Walikota)  Zona  1  itu  ada. Karena pernyatannya tersebut salah seorang anggota LSM PENJARA Saddam Orbusti Ritonga menyampaikan argumennya. Ia mengatakan Pemerintah seolah memaksakan pembentukan Perda ini. Bagaimana mungkin Pemerintah Kota dan DPRD memaksakan pembentukan Perda ini kalau untuk zona nya saja belum tahu dimana. Ingat, kebijakan publik itu untuk mengatasi masalah, kalau kita belum tahu ingin mengatasi masalah yang mana dan dimana, untuk apa kita buat kebijakan.

Cercaan terus mengalir dberikan  anggota  "LSM  PENJARA"  lainnya. Merasa tersudut, Ketua Pansus kemudian pamit untuk mengikuti Paripurna DPRD. Kepada bapak-bapak, sebelumnya kami mohon maaf. Kebetulan siang ini juga kamiada Paripurna, jadi saya fikir sampai disini dulu diskusi kita ini. kami berjanji akan mendalami gugatan  yang  bapak-bapak  sampaikan.  Tutupnya. (rls)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!