Sindir Menteri Rini Jadi Beban, Wantimpres: Ringankan Beban Pak Jokowi

Jakarta~Presiden Jokowi kabarnya tak lama lagi bakal mengumumkan reshuffle kabinet jilid dua. Dewan Pertimbangan Presiden pun memberikan saran kepada Jokowi agar reshuffle kabinet semakin memantapkan pemerintahan Jokowi-JK.

  "Jangan sampai yang sekarang jadi menteri itu jadi beban politik Presiden," kata anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto dalam perbincangan dengan wartawan di Gedung DPR, Selasa (10/11) kemarin.

  Sidarto menyebut ada menteri yang menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Sayang Sidarto enggan menyebut nama terang menteri itu.

  Namun ia memberikan sejumlah kata kunci soal sosok menteri yang dianggap mengganggu Presiden. Menteri itu, disebutkan Sidarto, tidak dikehendaki KMP dan KIH dan sering disebut-sebut oleh elite PDIP.

  "Misalnya ada wish dari KIH ada wish dari KMP, ada wish itu kan. Kalau dari beberapa fraksi apalagi mayoritas fraksi ada wish begitu kan berarti beban politik Pak Jokowi," katanya.

  "Disampaikan kan dari KIH, KMP,  fraksi bolak-balik ngomong. Masinton dan lain-lain itulah. Dari KMP kan juga sudah sampaikan," imbuhnya.

  Nah kali ini sudah jelas siapa menteri yang dimaksud. Sejumlah anggota FPDIP seperti Masinton Pasaribu berulangkali menyebut Menteri BUMN Rini Soemarno yang perlu direshuffle, demikian pula elite KMP seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah juga kerap menggoyang Menteri Rini belakangan ini.

  KMP menganggap Menteri Rini melanggar aturan pengelolaan BUMN, dalam kaitannya dengan pasal 33 UUD '45 yang mewajibkan pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Rini dianggap telah menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis murni dan sebagai pelaku pasar yang liberal, tak lagi bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

  Beberapa kebijakan Rini yang paling disoroti adalah membolehkan CEO BUMN diisi oleh orang asing, niat menjual gedung BUMN, bagi-bagi kursi untuk relawan, rencana pembelian Airbus tipe 350 sebanyak 30 buah yang dianggap tak sesuai kebutuhan, membangun database e-Government RI di Singapura, kerja sama BUMN dengan swasta dengan prinsip B to B, pinjaman ke bank BUMN dari China, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan menaikkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN.

  Lalu apa solusi agar pemerintahan Jokowi tidak terbebani?

  "Kalau ada wish-wish begitu berarti itu merupakan beban bagi Presiden. Ya ringankan beban itu," pungkasnya memberi saran. (dtk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!