[OPINI] DAMPAK NEGATIF PEMILUKADA SERENTAK

PEKANBARU : RIAUNET.COM - Seperti kita ketahui bersama, Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun, Pemilihan Kepala Daerah ini tidak dilaksanakan secara keseluruhan, melainkan pemilihan ini akan dilakukan secara bertahap serentak. Itu artinya Pemiliahan Gubernur, Bupati maupun Walikota akan dibagi menjadi beberapa tahap atau gelombang. Untuk tahap pertama pelaksanaan Undang-Undang tersebut, pada tahun ini tepatnya bulan Desember 2015 nanti, akan dilaksanakan 269 Pemilihan Kepala Daerah di seluruh indonesia, sedangkan yang daerah yang lain akan menyusul pelaksanaannya.

Untuk sekedar kita ketahui, bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah baik itu Provinsi, Kabupaten maupun Kota, tidaklah hanya sebatas rakyat memilih, Komisi pemilihan Umum (KPU) menghitung dan menetapkan lalu disahkan. Tapi masih ada proses panjang selanjutnya. Proses panjang yang saya maksudkan disini adalah proses persidangan Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagai realisasi peraturan yang membuka peluang bagi kandidat pasang calon yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Di Mahkamah Konstitusi sendiri, karena persidangan Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) membutuhkan waktu yang cukup untuk memutuskan kebenaran dan keadilan, maka proses ini juga akan memakan waktu yang tidak singkat, karena berdasarkan peraturan yang ada, Mahkamah Konstitusi diberikan batas waktu 45 hari kerja untuk memutuskan satu Perkara Hasil Pemilihan Umum.

Perjalanan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang terjadi di indonesia, berdasarkan fakta yang terjadi, mayoritas terjadi sengketa yang pada akhirnya perselisihan itu berujung di Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan. Pada tahun 2014 yang lalu saja, lebih dari 100 Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berujung di Mahkamah Konstitusi. Gugatan pada tahun – tahun sebelumnya itu mestinya dapat menjadi cerminan bagi kita semua bahwa akan ada dampak buruk bagi bangsa ini dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak. Saya menilai, setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut Mahkamah Konstitusi akan kelabakan untuk menerima gugatan dan memutuskan gugatan – gugatan yang masuk tersebut.

Kalau kita berkaca pada tahun – tahun yang lalu, mungkin Pemilihan Umum Kepala Daerah ini akan memunculkan lebih dari 200 gugatan yang akan masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Baiklah, kita berandai – andai saja bahwa jumlah gugatan yang akan masuk dapat di minimalisir dari jumlah gugatan yang masuk di tahun – tahun yang lalu. Kalau biasanya mayoritas Pemilihan Kepala Daerah berujung di Mahkamah Konstitusi, untuk kali ini kita berandai-andai gugatan yang masuk hanya sekitar 30% dari jumlah Pemiliahan saja yang bersengketa. Itu artinya akan ada sekitar 80-an gugatan yang masuk di gelombang pertama pemilihan serentak desember nanti.

Kita bisa membayangkan, bagaimana Mahkamah Konstitusi akan menyelesaikan gugatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak yang begitu banyak? Perlu kita ingat bahwa gugatan yang akan masuk di Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak ini kemungkinan besar akan masuk secara serentak pula. Lalu kalau sudah demikian, apakah Mahkamah Konstitusi akan mampu menyelesaikan perkara itu dalam waktu yang ditetapkan? Saya fikir itu kecil kemungkinannya untuk Mahkamah konstitusi sanggup memutus perkara – perkara tersebut dalam waktu yang singkat.

Kalau sudah ini yang terjadi, hal yang harus kita terima dan tidak akan terelakkan bagi kita adalah ketidakpastian pemimpin – pemimpin di daerah akan terjadi. Hal ini bisa saja akan menimbulkan gejolak di daerah – daerah. Protes akan bermunculan secara serentak akibat dari pemilihan serentak ini. Saya takut, Stabilitas Indonesia akan terganggu akibat ini.

Hal ini juga akan dapat mengganggu proses pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah. Kita menyadari bahwa banyak sekali pelaksana tugas (Plt) atau pejabat sementara (Pjs) Kepala Daerah yang enggan bekerja secara maksimal di daerah yang diamanatkan padanya karena memang sifatnya hanya sementara. Selain itu, akan terjadi mutasi pegawai di lingkungan pemerintahannya, karena hal ini memang sudah bukan rahasia umum lagi bagi kita. Setiap pemimpin pasti memiliki selera yang berbeda terhadap bawahannya. Masalah ini sudah banyak sekali terjadi di daerah – daerah selama ini.

Maka untuk itu semua, saya sebagai masyarakat hanya bisa menyarankan agar peraturan ini dikaji kembali. Karena menurut saya tidak ada hal yang urgen atau mendesak agar Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan secara serentak. Kalau kita berbicara masalah pendanaan yang besar jika tidak secara serentak, rasanya tidak masuk akal sekali. Karena menurut saya biaya yang akan dikeluarkan untuk proses Pemilihan Umum Kepala Daerah akan tetap saja, karena kebutuhannya akan tetap saja, baik itu dilakukan secera serentak maupun tidak. 

Kita juga dapat melihat, sudah seberapa besar peranan Legislator yang dipilih secara serentak baik pusat mapun daerah dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat? Harusnya ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa tidak ada jaminan dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak akan menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.

Penulis : SADDAM ORBUSTI RITONGA
Tanggal : 19 Desember 2015

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!