Berita Terkini

Terkait pungutan Sertifikat Prona di Desa Lubuk Soting Tinggal Menunggu Proses Hukumnya

Rabu, Februari 10, 2016
Loading...
RokanHulu:Riaunet.com~Dengan adanya pengadaan sertifikat program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dari pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hulu ,Kini sudah masuk ranah hukum, saat ini Polres Rohul akan berkoordinasi ke Kejaksaan Negeri Pasirpengaraian.
  
"Seperti 42 Warga di desa Lubuk Soting yang mengakui bahwa biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program Prona di desanya mahal. Warga harus membayar biaya antara Rp 3 juta hingga Rp 4,5 juta. 

Tokoh Masyarakat, Desa Lubuk Soting, Hengki Irawan, persoalan Prona sudah dilaporkan ke Kantor BPN Rohul dengan surat Nomor:01/FMPD-LB/1/2016 dan diterima Pembantu Subbag TU BPN Rohul Afri Suwandi. 

"Selanjutnya kita juga sudah melaporkan ini melalui Forum Masyarakat Peduli Desa Lubuk Soting (FMPDLS), ke Kajari Pasir Pangaraian, pada Tanggal 20 Januari 2016 lalu, dan langsung diterima salah satu stafnya Maisyarah," tegasnya Hengki Kurniawan, Rabu (10/2/2016). 

Saat dikonfirmasi kepada Kejari Pasir Pangarain, Syafiruddin, Selasa (9/2)kemaren, namun kedatangan wartawan dan masyarakat disambut oleh Kasi Pidus Niko Pernando dan Kasi Intel Dedi, dan dijawab kalau persoalan itu sudah di tangani Tipikor Polres Rohul. 

"Sekitar 2 bulan lalu, Kanit Tipikor Polres Rohul telah berkoordinasi dengan kita dan menanyakan kepada kita tentang penangani kasus prona,jadi, Kejari Pasir Pangaraian tidak menanganinya, maka proses hukumnya di tangani pihak Unit Tipikor Polres Rohul ," ucap dedi. 

Kapolres Rohul AKBP Pitoyo Agung Yuwono SIK, M.Hum yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrimnya AKP Muhamad Wirawan Novianto SIK mengatakan, kita akan berkoordinasi dengan kejaksaan Pasirpengaraian terkait hal tersebut.

"Kami dapat info bahwa sedang ditangani pihak Kejaksaan Pasirpengaraian," tulisnya melalui SMS(Fah)