Ini 16 Mobil Dinas Kabupaten Bengkalis Yang Tak Ikut Antri Di penyeberangan Roro

Bengkalis:Riaunet.com~Selang Beberapa waktu lalu, karena menerobos antrian di pelabuhan penyeberangan Roll On-Roll Off (Ro-Ro) Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, mobil dinas BM 4 D menjadi tranding topic alias perbincangan hangat di media social serta banyak dibully. 

Namun, bila mengacu kepada Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis No. 551/ Dishubkominfo/2016/50 yang ditujukan kepada Kepala Operator Penyeberangan, sebenarnya Mobil Dinas (Mobdin) BM 4 D termasuk yang memperoleh prioritas ,dan boleh tidak ikut antri. Baik itu di pelabuhan Ro-Ro Air Putih maupun Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu. 

Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, menjelaskan, sesuai surat Kepala Dishubkominfo tertanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani Kepala Dishubkominfo H Jaafar Arief, ada 16 Mobdin yang memperoleh prioritas  di kedua pelabuhan tersebut. 
 
“Ke-16 Mobdin tersebut adalah Mobdin Bupati Bengkalis (BM 1 D), Wakil Bupati Bengkalis (BM 5 D), Dandim 0303/Bengkalis (TNKB Militer), Kapolres (TNKB Polri), Kepala Kejaksaan Negeri (BM 3 D),” kata Johan, Sabtu (12/3/2016) di bengkalis. 

Kemudian ,lanjut johansyah, Ketua Pengadilan Negeri (BM 4 D), Ketua Pengadilan Agama (BM 4 DP), Sekretaris Daerah (BM 6 D), Ketua DPRD (BM 2 D) dan tiga Mobdin Wakil Ketua DPRD dengan nomor kendaraan masing BM 1540 D, 1204 D, dan BM 1203 D. 

Dan selanjutnya Mobdin Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah (BM 14 D), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (BM 15 D), Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (BM 16 D) dan Kepala Dishubkominfo (BM 1062 D). Sementara untuk Mobdin lainnya harus tetap ikut antri ,"jelasnya. 

Ia menambahkan, soal bagaimana kalau ada diantara pejabat-pejabat tersebut misalnya menggunakan kendaraan pribadi/Mobdin atau TNKB lain maupun Tanda Nomor Kendaraan Khusus waktu ingin menyeberang? 

“Kalau mengacu kepada surat Kepala Dishubkominfo No 551/ Dishubkominfo/2016/50 itu, tentu tidak boleh. Karena prioritas tersebut diberikan kepada Mobdin dengan TNKB dimaksud,” ujar Johan. 

Selanjut ketika ditanya lagi bagaimana jika TNKB tersebut misalnya dipindahkan ke kendaraan atau Mobdin yang lain? 

“Jika merujuk kepada surat Kepala Dishubkominfo No 551/ Dishubkominfo/2016/50 itu, juga sama. Tak boleh dan tak berhak mendapatkan prioritas. Sebab jika tak dikeluarkan TNKB Khusus dan/atau TNBK Rahasia, sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor hanya memiliki satu TNKB yang sah,” pungkasnya. (rls)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!