Pembayaran TPP Bagi ASN Di Bengkalis tetap Berpedoman Pada Perbup

Bengkalis:Riaunet.com~Dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk bulan Januari s/d Maret 2016 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati (perbup) Bengkalis No. 56 Tahun 2015. 

“Sedangkan untuk bulan selanjutnya menunggu hasil perubahannya. Tentunya pembayaran dimaksud tetap mengikuti ketentuan. Yakni harus melampirkan lembaran pembayaraan TPP yang ditandatangani atasan langsung ,” kata Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, Selasa di kantonya (15/3/2016). 

Terkait dengan evaluasi untuk perubahan Perbup No 56 Tahun 2016, Johan mengatakan akan dilakukan secepatnya. Penyusunan draf perubahan tersebut akan dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati Bengkalis. 

“Sesuai amanah Pasal 17 ayat (3) Perbup 56 Tahun 2015 memang harus demikian. Harus dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati Bengkalis. Namun sejauh ini kita belum mengetahui siapa-siapa saja yang akan ditunjuk oleh Bupati dalam tim evaluasi tersebut,” ucap Johan.

Menyangkut hal apa saja yang akan dievaluasi, Johan menyebut belum mengetahui secara pasti. Namun kemungkinan salah satunya mengenai besaran jumlah TPP yang bakal diterima. 

Misalnya jumlah TPP yang diterima pejabat eselon IVa golongan IV di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh TPP khusus, karena beban kerjanya dinilai lebih berat, tetap tidak boleh melebihi yang diterima pejabat eselon IIIa dengan golongan yang sama di SKPD tidak memperoleh ‘TPP Khusus," sebut johan. 
Dalam Perbup 56 Tahun 2015, lanjut Johan lagi, hal demikian belum diatur. Sehingga meskipun sama-sama golongan IV, ada pejabat eselon IVa yang memperoleh TTP lebih besar dari pejabat eselon IIIa. Padahal dari segi tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab pejabat eselon IIIa itu lebih besar dari pejabat eselon IVa. 

“Dan begitu pula TPP untuk ASN non struktural dengan golongan yang sama , sehingga perbedaan besaran TPP yang diterima tidak terlalu besar. Tapi ini hanya kemungkinan saja. Bagaimana pastinya, sebaiknya kita tunggu saja hasil kerja tim tersebut,” kata Johan. 

Johan juga menjelaskan, besaran TPP dalam Perbup 56 Tahun 2015 itu adalah angka maksimal yang dapat dibayarkan/diterima seorang ASN sesuai eselon dan golongan/ruang. Tapi bukan harus selalu dibayar sebanyak itu setiap bulannya. 

Seperti contoh, jika pada bulan Februari lalu dirinya hanya masuk kerja dan menjalankan tugas hanya 19 hari kerja, maka meskipun hasil penilaian kriteria dan indikator lainnya pada angka maksimal sebagaimana yang telah ditentukan dalam lembaran penilaian, maka  TPP yang diterimanya hanya Rp. 10.464.000. 

“Itu belum dipotong pajak. Jika dipotong pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen (Rp. 529.650), maka TPP bersih yang di terima bulan Februari hanya Rp. 9.941.370 (Rp. 10.464.000-Rp. 529.650),” ujar Johan. (rdk/rls)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!