Pemuda Muhammadiyah Laporkan Ruhut ke MKD DPR Terkait perkataannya

Jakarta~Anggota F-PD ,Ruhut Sitompul dilaporkan PP Pemuda Muhammadiyah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, saat rapat Komisi III dengan Kapolri. 
Laporan disampaikan oleh Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak ke MKD di Gedung DPR, Senayan, Jumat (29/4/2016). 

Menurutnya, perkataan Ruhut saat rapat tersebut melanggar etika. 

"Kendati Ruhut adalah Anggota dan mempunyai Hak yang di atur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tentu yaitu: kode hal tersebut mempunyai batasan-batasan tertentu, etik," jelas Dahnil. 

Yang dimaksud perkataan itu menurut Dahnil adalah saat Ruhut membela Densus 88 di kasus Siyono. Ruhut mengganti kepanjangan HAM yang seharusnya 'hak asasi manusia', menjadi hak asasi monxxx. 
Dalam laporannya, Dahnil menyertakan bukti berupa kliping media. Aturan yang dianggap dilanggar oleh Ruhut yaitu pasal 51 ayat (1) huruf (f) UU No 8/2013, pasal 81 huruf (a) dan (g) UU No 17/2014, pasal 2 ayat (4) Peraturan DPR No 1/2015, pasal 18 ayat (2) huruf (b) Peraturan DPR no 1/2015. 

"Demi kelancaran rapat dan untuk menjaga martabat dan kehormatan DPR, anggota dilarang: (b) berkata kotor," demikian bunyi Peraturan DPR no 1/2015. 

Dahnil menganggap, bahwa meski anggota DPR memiliki hak imunitas tapi ada batasan berupa kode etik. Dia pun meminta Ruhut ditindak tegas oleh MKD. 

"Sudah separtutnya, saudara itu untuk ditindak secara tegas oleh MKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pasal 87 ayat (2) huruf (b) UU No. 17 Tahun 2014, diberhentikan karena melanggar kode etik dewan," tulis Dahnil dalam laporannya ke MKD. (dtk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!