Terkait di Tundanya Pelantikan Bupati Terpilih, Masyarakat Rohul: Mendagri Korbankan Hak pilih Masyarakat

Pekanbaru:Riaunet.com~Terkait adanya stetmen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo di beberapa media yang disampaikan melalui saluler , yang diteruskan telegram secara mandadak tentang penundaan pelantikan Bupati-Wakil Bupati Rohul yakni H.Suparman S.Sos, M.Si-H.Sukiman serta Bupati-Wakil Bupati Pelalawan yang seharusnya dilaksanakan Selasa (19/4/2016).

Masyarakat Rokan Hulu (Rohul) menilai perihal tersebut dinilai telah mengorbankan masyarakat yang telah melaksanakan pesta demokrasi yang adil melalui pemilihan Kepala Deaerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 lalu, sekaligus mendesak agar Mendagri segera memerintahkan Plt Gubri untuk melaksanakan pelantikan Bupati terpilih. 

Untuk di ketahui bahwa jabatan Bupati-Wakil Bupati sebelumnya sudah habis masa jabatannya sejak 19 April 2016, dan pelantikan tersebut sudah di atur dalam undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diperkuat dengan perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjayo Kumolo melalui Formulir Berita nomor  271/934/SJ yang ditujukan kepada para Gubernur seluruh Indonesia, kralifikasi segera, tertanggal 16 Maret 2016, agar para Gubernur segera melakukan pelantikan Kepala Daerah terpilih yang memenuhi berbagai penetapan hukum. 

"Ada apa dengan Mendagri, yang telah mengobok-obok kami masyarakat Rohul ,yang selama ini kondusif setelah adanya putusan MK, mengapa suratnya itu datangnya pada tengah malam, 'harga mati' Bupati-wakil Bupati Rohul terpilih kami minta untuk dilantik," kata Tokoh Wanita Rohul, Kak Igus, pada saat Plt Gubri Arsyad Juliandri Rahman, Kapolda Riau Brigjen Supryanto, Pimpinan DPRD provinsi Riau H.Sunaryo menerima aspirasi masyarakat Rohul di Ruang Medium DPRD Prov.Riau Selasa, (19/4/2016). 

Igus menyebutkan, Kami dari masyarakat Rokan Hulu sangat menyayangkan dengan ditundanya pelantikan tersebut, sebelumnya Plt Gubri sudah melantik beberapa Bupati-Wakil Bupati terpilih di pilkada yang sama, mengapa Mendagri beralasan pelantikan Bupati-Wakil Bupati Rohul ditunda dan Menunjuk Setda Rohul sebagai Plh ,"tambahnya.

Selain itu juga, koordinator tim SUSUKI, Alim ,dengan meneteskan air mata menyampaikan kekesalannya, sekaligus menduga ada konsipirasi terhadap Mendagri, karena secara tiba-tiba menunda pelantikan yang sudah terjadwalkan. 

"Kami meminta agar Mendagri jangan mengobok-obok hak Masyarakat Rohul, pelantikan sudah ada dasar hukumnya, sesuai UU pilkada," sebut Alim.

Alim mengatakan, menurut UU no 8 tahun 2015 Atas perubahan UU No 1 Tahun 2015 Tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Pasal 160 ayat 4. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

"Pasal 160 A ,Pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya usulan," kata Alim. 

Dan menurut dasar hukum UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, PP No 17 tahun 2005, PP No.49 Tahun 2008 dan terakhir PP No.78 Tahun 2012 

"Kita minta pelantikan tidak diulur-ulur waktunya, karena masyarakat sudah melaksanakan pesta demokrasi, masyarakat yang memilih, agar berbagai peningkatan pembangunan insfraktrktur serta kesejahteraan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik serta pelaksanaan APBD juga terlaksana tampa ada kendala, jangan di ulur-ulur waktunya, nanti masyarakat bisa marah," tambah Alim.

Sementara itu, Plt Gubri menyampaikan bahwa penundaan karena ada penyampaian dari Mendagri sesuai dengan kordinasi, namun beberapa hari kedepan akan melakukan upaya agar pelantikan bisa dilaksanakan. 

"Penundaan pelantikan, karena adanya telegram dari mendagri yang disusul dengan surat penundaan pelantikan, dan berharap pelantikan segera dilaksanakan dengan menunggu informasi selanjutnya dari Mendagri," ujar Plt Gubri. (Fah)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!