Nilai Akuntabilitas ,Provinsi Riau Tempati Urutan Ke-25 ,Ini Komentar Ketua Umum DPP PPR

Yusroni Tarigan,S.Sos
Pekanbaru:Riaunet.com~Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menggelar acara penyerahan Laporan Evaluasi Kinerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi, di Istana Wakil Presiden Jakarta. 

Nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). 

Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut. 

Namun tidak bagi Provinsi Riau 
dari data Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Pada Desember 2015 lalu adanya penilaian rapor perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi se- Indonesia, Provinsi Riau menempati posisi ke- 25 dengan nilai 54.73 nilai CC dari 34 provinsi di Indonesia.

"Ini adalah salah satu bentuk buruk potret Pelayanan dan Akubtabilitas pemerintah Riau, apakah terhadap masyarakat dalam pelayanan maupun terkait fungsi penyelenggara pemerintah provinsi Riau terkait penyerapan anggaran yang tidak efektif dan efisien. 

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Pemuda Riau (DPP PPR) Yusroni Tarigan, S.Sos, ini adalah kelalaian dan kesalahan fatal dari Pemerintahan Anas Ma'mun dan Arsyadjuliandi Rachman. Dan Pemerintah Provinsi Riau hari ini yang di pimpin Oleh Plt Gubernur Arsyadjuliandi Rachman.

"Untuk membangun kembali citra dan nilai akuntabilitas penyelenggara pemerintah Provinsi Riau harus menyadarkan diri kembali akan pentingnya pelayanan prima untuk masyarakat," kata Yusroni ,kepada Riaunet.com di pekanbaru ,sabtu (14/5/2016).

Setidaknya pelayanan prima harus dimiliki oleh pegawai negri sipil/honor di Riau, sebagai berikut, Kemampuan (Ability), Sikap (Attitude), Penampilan (Appearance), Perhatian (Attention), Tindakan (Action), Tanggung jawab (Accounttability), Kenyamanan (Freshness). 

Harapannya jika pelayanan prima terwujud maka efektifitas dan efisiensi anggaran akan bermanfaat bagi pembangunan dan muaranya tentu pada kesejahtraan," imbuhnya.

Yusroni menyebutkan, Etos kerja akan menjadi budaya yang melekat di seluruh instansi pemerintah, pegawai akan berlomba-lomba berkompetisi untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi organisasi. Anggaran untuk membiayai kegiatan benar-benar digunakan secara optimal untuk memberikan kemanfaatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. 

"Proses evaluasi dilakukan dengan melihat seluruh aspek yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah, sehingga mampu membangun etos kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil– orientasi penyelenggaraan pembangunan yang memfokuskan pada upaya memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah," tutup Yusroni. (rdk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!