[OPINI] Intervensi Terhadap Pemikiran Warga Negara Merupakan Bentuk Inkonstitusional

Saddam Orbusti Ritonga, S.IP
Penulis: Saddam Orbusti Ritonga,S.IP
Jumat, (20/5/2016)



Pekanbaru:Riaunet.com~Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berdiri atau berjalan dibawah hukum negara. Hukum negara indonesia sendiri memiliki beberapa kasta atau tingkatan berdasarkan kekuasaannya. Semakin tinggi tingkatannya maka kekuasaannya akan semakin tinggi pula, dan hukum dengan kasta dibawah tidak dibenarkan untuk melanggar kasta diatasnya. 

Maka berdasarkan peraturan hukum kita itu, kasta-kasta hukum tersebut sejatinya tidaklah ada yang bertentangan satu sama lainnya. 

Jika berdasarkan hirarki atau kedudukannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) merupakan peraturan hukum tertinggi (konstitusi) di negara indonesia ini. UUD 45 merupakan konstitusi di negara kita yang artinya UUD 45 adalah induk dari segala bentuk peraturan perundang-undangan di negara kesatuan ini. Dengan demikian tidaklah dibenarkan ada peraturan perundang-undangan yang boleh membuat aturan yang bertentangan dengan UUD 45.

"Konstitusi pada dasarnya mengatur negara secara umum untuk kemudian diterjemahkan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya. Peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi itu ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Daerah (Perda).

Begitulah kalau kita membahas terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. 
Dalam hal pokok-pokok yang dimuat dalam sebuah konstitusi dalam hal negara kita adalah UUD 45, salah satu pokok bahasannya adalah terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Nah, dalam konstitusi kita, HAM diatur dalam BAB XA yang memiliki pasal 28A - 28J. Pembahasan dalam pasal 28A - 28J tersebut dimuat bagaimana masyarakat diberikan kebebasan untuk bereksperesi, bagaimana masyarakat bebas berpendapat. Hal tersebut jelas merupakan sebuah dasar yang kuat bagi setiap lapisan masyarakat untuk berpendapat baik secara lisan maupun tulisan, bereksperesi baik secara bahasa tubuh maupun dalam bentuk lainnya. 

"Tentunya hal tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara kita yaitu pancasila dan UUD 45, sepanjang juga tidak merampas hak-hak masyarakat yang lainnya. 

Nah, kalau kita lihat fenomena yang marak terjadi di negara kita ini, bagaimana pemerintah dengan keras melarang masyarakat untuk berargumentasi mengeluarkan pemikirannya, tentu itu adalah sebuah bentuk pelanggaran konstitusi negara kita yang sejatinya memberikan kebebasan berargumen kepada warga negara (masyarakat). 

Saya mencontohkan bagaimana pemerintah melarang keras dalam hal belajar atau memahami paham sosialisme yang diajarkan oleh Karl Marx maupun Lenin, ini tentu sebuah pertentangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap UUD 45 sebagai konstitusi negara kita.

Oke, kita menyadari ada sejarah kelam bangsa ini yang "berawal dari paham Marxis-Leninis" pada masa transisi dari orde lama ke orde baru. Pembantaian massal yang terjadi pada masa itu seolah hanya merupakan bermula dari paham tersebut. Padahal kalau kita boleh jujur, tragedi pembantaian massal tersebut masih dalam perdebatan siapa benar dan siapa salah, karena saya katakan "Tabir Terus Ditutup" terkait dengan tragedi tersebut.

"Salah satu bentuk ditutupnya tabir itu adalah pelarangan untuk memahami paham Marxis-Leninis seperti yang saya jelaskan diatas. 

Saya berpendapat, semestinya pemerintah tidak boleh melakukan intervensi apapun terhadap paham apapun (baik itu Marxisme-Leninisme). Hal ini saya dasarkan pada Konstitusi negara kita yang memberikan kebebasan berpendapat bagi kita sebagai warga negara untuk mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan seperti yang dimuat dalam pasal 28 UUD 45. 

Kalau pemerintah terus mempertahankan larangan tersebut, maka tidak salah kalau masyarakat mengatakan bahwa pemerintah Inkonstitusional atau melenceng dari konstitusi. 

"Selanjutnya, kalau pemerintahan itu inkonstitusional, maka pemerintahan itu sah-sah saja untuk dilengserkan. Karena salah satu syarat pelengseran pemerintahan adalah ketika pemerintahan itu sudah tidak lagi berjalan sesuai konstitusi yang ada. (rdk) 

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!