[OPINI] Eksistensi Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Pidana Tipiring (Tindak Pidana Ringan)

Ibnu Arifin,SH
Penulis : Ibnu Arifin. SH (Ketua Komisi Advokasi Dan Hukum PPR Provinsi Riau), Minggu (12/6/2016).


Pekanbaru:Riaunet.com~Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. 

Namun dalam perjalanannya Perma ini jarang di kaji lebih mendalam, bahkan tindak pidana ringan tidak menilisik perma ini sebagai salah satu referensi untuk melakukan penjatuhan hukum atau tindakan hukum. 

Oleh sebab itu pemahaman ke pada perma no 2 tahun 2012 ini harus betul-betul nyata bukan hanya soal sebuah peraturan yang dibuat sehingga penegak hukum jarang mendiskusikannya. 

Perma no 2 tahun 2012 seharusnya perlu juga dijalankan sejalan dengan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya mengenai tindak pidana ringan.

"Ada yang menarik ketika perma ini menjadi tolak ukur rasanya keadilan, karena di dalam perma inilah nilai sebuah kejahatan itu dihitung dari nominal angka Rp.2.500.000, jika kejahatan dilakukan dibawah nominal ini maka penyelesaian tindak pidana ringan atau pelaku tipiring tidak akan ditahan. 

  Adapun Pasal-Pasal dari Perma no.2 Tahun 2012 tersebut antara lain : 

(1) Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.

(2)Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.

(3) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

(4) Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi. 

(5) Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib mmeperhatikan pasal 3 di atas.

(6) Pasal 5, peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Terkait dengan perma ini tentunya tidak bisa dipahami sebatas tekhnik hukum saja karena adanya muatan filosofis di dalamnya. 

"Disisi lain tentunya juga sebagai bahan pertimbangan untuk segera merevisi KUHP dan KUHAP yang sudah memerlukan penyesuain di dalam perkembangan masyarakat 
Semoga tidak ada lagi pencurian seperti kasus nenek minah, kasus pencurian sendal jepit, kakao dan sebagainya termasuk kasus ibu guru yang mengajarkan muridnya malah mendapatkan jeruji besi, dalam kasus tipiring tentunya yang menyangkut rakyat miskin karena apa.. karena rakyat miskin dilindungi oleh negara (pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar 1945). (rdk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!