[OPINI] Masyarakat Riau Wajib Tahu Perda No 3 tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Riau

Foto Ilustrasi
Penulis: Ibnu Arifin SH (Ketua Komisi Advokasi Dan Hukum DPP PPR Provinsi Riau), Rabu (15/6/2016)


Pekanbaru:Riaunet.com~Secara umum, bantuan hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu, biasanya diukur secara ekonomi. Ini juga bisa diartikan, penyediaan bantuan pendanaan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses hukum. Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak. 

Masyarakat selama ini kurang mendapatkan bantuan hukum karena terkendala, baik secara ekonomi dan faktor lainnya, guna mewujudkan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok masyarakat miskin. Sehingga mereka kesulitan mendapatkan keadilan karena terhambat oleh ketidak mampuan sosial dan biaya mereka untuk mewujudkan hak-hak mereka.

"Sesuai dengan perda yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, penerima bantuan hukum akan didamping penasehat hukum, mulai dari proses pemyelidikan sampai ke proses tuntutan hakim.

Dalam pasal 3 tentang tujuan perda no. 3 tahun 2015 adalah: 

1. Meringankan beban biaya warga miskin di provinsi riau ketika di pengadilan 

2. Memberikan kesempatan yang merata kepada setiap warga miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan 

3. Meningkatkan akses keadilan 

4. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Provinsi Riau 

5. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan 

Mengenai pemberian bantuan hukum untuk warga miskin ini merupakan jaminan bagi orang miskin di Riau untuk mendapatkan bantuan. 

Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin ini lebih dipertegas dengan dikeluarkannya UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana didalam pasal 33 UU No 16 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut : 

Pasal 3 Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: 

Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan 

Pasal 3 Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: 

Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

"Menurut Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Bantuan Hukum menyebutkan, bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum tersebut meliputi perbuatan menjalankan kuasa, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. 

Penerima LBH harus dipastikan masyarakat miskin, prosedurnya cukup mudah. Jadi masyarakat miskin cukup menunjukkan KTP kalau tidak ada keterangan tidak mampu, kalau mereka berpekara dalam pidana dan perdata dan ini dibiayai dan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, karena ini adalah turunan dari peraturan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. 

Mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan hukum dengan alasan apapun, karena kesamaan setiap orang sama di hadapan hukum (equality before the law).

"Semoga tidak ada lagi masyarakat miskin yang susah tidur atau bahkan gelisah karena berhadapan dengan hukum, karena jelas perda no.3 tahun 2015 akan menjadi tameng pembela setiap warga miskin di Provinsi Riau. (rdk) 

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!