[OPINI] "Problematika Kebangsaan : Kembalikan Blok Rokan dan Selamatkan Hutan Riau"

Yusroni Tarigan,S.Sos
Penulis: Yusroni Tarigan S.Sos (Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Riau), Rabu (15/6/2016)


Pekanbaru:Riaunet.com~Diingatnya negri ini jangan hanya jadi guratan sejarah seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Ancaman yang datang dari dalam dan luar cukup nampak terlihat. Seakan merobek rasa kebangsaan kita. Sejatinya rasa kebangsaan kita ini harus kita kukuhkan agar melahirkan pemimpin-pemimpin ideal yang berkarakter. 

Semangat nasionalisme sudah mulai luntur seiring masuknya budaya westrenisasi yang mempunyai pengaruh yang signifikan jika tidak terfilter. 

Akibatnya Masyarakat, kita kaum muda tidak sadar bahwa negri ini sedang diiris perlahan-lahan. Masyarakat kebanyakan tentu tidak menyadari setiap hari berapa banyak jumlah kekayaan alam yang dinikmati oleh Asing. Bahkan masyarakat belum juga menyadari bahwa mereka belum menjadi "Tuan" di negrinya sendiri. Untuk itu penting sekali bagi kita kaum muda, kaum terpelajar untuk menemukan embrio2 dan menggali rasa nasionalisme baru yang sesuai dengan konteks hari ini. 

Problematika kebangsaan kita hari ini adalah masalah kejujuran kepemimpinan, dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. 

"Sa'at ini mulai menyeluruhnya fenomena kemerosotan nilai2 luhur nasionalisme. Akibatnya menghasilkan sikap dan sifat hedonisme dan pragmatisme. Dan celakanya ini terjadi pada entitas paling rapuh namun yang menjadi harapan bangsa, yakni kaum muda. 

Padahal kaum muda indonesia tidak pernah absen dalam babak- babak sejarah yang dimainkan, mulai dari priode 1908 masa Boedi Oetomo (awal gerakan nasional), 1928 28 Oktober yang melahirkan sumpah pemuda, 1955 melahirkan organisasi mahasiswa yang tetap bertahan hingga hari ini HMI, GMNI dll. 

Priode 1966 menjatuhkan Orla. 
Priode 1974 Untuk menghindari aksi-aksi mahasiswa, maka Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan melalui SK menteri pendidikan dan kebudayaan (P dan K), Daoed Josoef, No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Disusul dengan SK No. 0230/U/J/1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). 

Inti dari dua kebijakan ini adalah untuk mengebiri kegiatan aktifitas politik mahasiswa.

Gerakan mahasiswa “tertidur”. Kebijaksanaan NKK/BKK ini kemudian lebih diperketat lagi. Ketika Mendikbud dijabat oleh Nugroho Notosusanto, pemerintah memberlakukan transpolitisasi yaitu ketika mahasiswa ingin berpolitik, mahasiswa harus disalurkan melalui organisasi politik resmi macam Senat, BEM, dll, diluar itu dianggap ilegal. Dalam kurun waktu ini juga diberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS), sehingga aktivitas mahasiswa dipacu hanya untuk cepat selesai studi/kuliah dan meraih IP yang tinggi. 

1977 bangkit memprotes masuknya modal Jepang ke Indonesia di tandai dengan PM Jepang Tanaka, di boikot oleh Mahasiswa. 

"Pada puncaknya pada era 1998 mendobrak pergerakan besar pemuda dan mahasiswa di Indonesia sehingga di kenal dengan nama masa reformasi dan menghasilkan 6 agenda Reformasi yakni: 

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya
2. Laksanakan amandemen UUD 1945
3. Hapuskan Dwi Fungsi ABRI
4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya
5.Tegakkan supremasi hukum
6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

"Hari ini kita harus berikhtiar mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtra, Riau berkemajuan dan berkedaulatan, ini adalah refleksi cinta kebangsaan, cinta negri Riau.

Kehidupan kebangsaan dan kehidupan kenegaraan kita berlangsung bagaikan tanpa arah dewasa ini, secara cepat telah timbul kembali kesadaraan pada kalangan yang luas, terkhusus pada kalangan kita kaum muda sebagai mahasiswa bahwa dengan tidak kita sadari kita telah kehilangan semangat kebangsaan, yang selama ini menjadi motif dan sumber kekuatan kita untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahtraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan khususnya Negri Riau yang kita cintai.

Riau yang kaya akan sumber daya alam, akan tetapi masih miskin sumber daya manusia, buktinya banyak pengangguran dan yang tidak bersekolah, tidak mampu melanjutkan pendidikan ke yang lebih lanjut. Prioritas pembangunan sumberdaya manusia Riau harus di utamakan, tidak hanya pembangunan infrustrukturnya saja, suprastrukturnya juga diperhitungkan. 

Tidak ada lagi tawar menawar dengan sumber daya manusia Riau, Wajib Pemerintah provinsi Riau memprioritaskan. Tidak hanya kualitas pelajarnya yang jadi perhatian pokok, akan tetapi juga perhatian pada tenaga pendidik dan pengajarnya.

Pelatihan, pendidikan formal dan informal harus dilaksanakan oleh pemerintah, Beasiswa S1, S2 dan S3 juga menjadi harapan bagi masyarakat Riau yang ingin terus belajar untuk mengabdi.

Sumberdaya manusia Riau yang mumpuni harus diberdayakan, azas the right man on the right place harus dilaksanakan dalam pembangunan untuk melawan KKN. 

Riau memiliki orang- orang cerdas yang dapat membangun Riau lebih baik.

Banyak kekayaan Riau yang tidak bisa dinikmati seutuhnya oleh masyarajat Riau. Contonya Migas Riau yang dijajah dan di jarah oleh Asing, kekayaan hutan di rambah oleh korporat asing yang berlindung di balik ketiak penguasa Nasional dan Riau, serta meluluh lantakkan kekayaan negri ini dengan diberinya izin mengelolah hutan masyarakat secara besar-besaran. 

"Untuk itu Perhimpunan Pemuda Riau (PPR) memiliki sikap tegas kepada Pemerintahan Jokowi - JK terkait dengan Dua masalah besar ini agar Pertamina dan BUMD Riau mengelola sepenuhnya Blok Rokan, Riau, yang akan habis kontrak dengan PT Chevron Pacifik Indonesia pada 2021, sudah jauh lebih cukup Chevron sudah 50 tahun lebih menguasai Blok Rokan, Riau serta Pemerintahan Jokowi- JK wajib menyelamatkan hutan Riau untuk anak cucu kelak. (rdk) 

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!