Ini Tanggapan Ketum DPP PPR Riau Tentang SP3 Yang Di Keluarkan Polda Riau



Pekanbaru:Riaunet.com~Pemimpin yang mengurusi urusan masyarakat adalah pemilihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. (HR AL - Bukhari dan Muslim), Hadis ini jadi renungan bagi manusia yang memimpin dan dipimpin.

Masih ingat dalam ingatan masyarakat Riau 2015 yang lalu di landa bencana asap hebat sepanjang 18 tahun terakhir 78 ribu terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) bahkan ada yang meninggal dunia. 

Namun ternyata jauh sebelum bulan juli 2016 ini tepatnya januari 2016 Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dikeluarkan oleh Polda Riau terkait Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan di Riau. Disembunyikan dari masyarkat Riau, baru bulan juli ini baru tersiar kabar bahwa SP3 itu keluar.


Hal ini disampaikan ketua Umum DPP Perhimpunan Pemuda Riau (PPR) Riau Yusroni S.Sos melalui telfon selulernya kepada riaunet.com di pekan baru, Jumat (22/7/2016).

"Ada apa ini, sepertinya ada sekenario dari penegak hukum Polda Riau, Polda Riau harus profesional dan terbuka, jangan ada yang di tutup-tutupi dalam penanganan kasus karlahut Riau. Padahal jelas Presiden Joko Widodo pun tegas dan sangat mengapresiasi dalam penuntasan kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau, namun Polda Riau meng SP3kan kasus ini. 

Memilukan hati masyarakat, kerugian kesehatan bahkan nyawa yang di renggut, pendidikan di liburkan, ekonomi pun terhambat," Ujar Yusroni Tarigan, S.Sos 

Dikatakan Yusroni, Dengan dalih dihentikannya penyelidikan dan penyidikan Terhadap 15 perusahaan tersebut karna tidak cukupnya alat bukti. 

Kembali kita tegaskan dan sembari mengajak seluruh masyarakat Riau, LSM, OKP, ORMAS dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Riau agar menolak dengan tegas keputusan Polda Riau SP3kan Perampok dan Perompak hutan Riau serta melaksanakan class action, dengan tindakan hukum bersama,"tegas dia. 

Menurutnya, apabila terbukti benar bahwa Polda Riau bermain mata dengan perusahaan pembakar hutan dan lahan, segera pecat secara tidak hormat, dan tangkap oknum yang terlibat, apakah mereka masih menjabat di Riau atau sudah pindah tugas ke tempat lain di Indonesia. 

"Saya yakin Kapolri yang baru dilantik sosok yang bijak dan arif dalam menyikapi hal ini, Apa lagi Kapolri Tito Karnavian telah berjanji akan memberantas KKN di tubuh Polri," tutup Yusroni. (rdk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!