[OPINI] Kekayaan Bangsa Dalam Cengkraman Asing

Ibnu Arifin, SH






Penulis : Ibnu Arifin,SH (Ketua Komisi Advokasi Dan Hukum DPP PPR Provinsi Riau)

Pekanbaru:Riaunet.com~Melimpahnya kekayaan alam belum menjadi modal bagi lompatan quantum perubahan bangsa. Bangsa terbesar ke lima di dunia, yang harusnya mampu sejajar dengan Negara-negara besar. Layaknya Eropa, Jepang, Cina, bahkan Amerika Sekalipun. 

Bobroknya system pemerintahan, demokrasi setengah matang, dan pemimpin produk pencitraan, hambatan bagi kemajuan bangsa. Korupsi masih merajalela, hukum tebang pilih, kiblat ekonomi bangsa masih tunduk kepada cengkraman asing, dan harus diterima rakyat Indonesia yang semakin hari semakin kesulitan, semakin jauh dari harapan kesejahteraan. Semakin jauh dari harapan kemajuan. Belum menjadi tuan di negeri sendiri.

"Indonesia dengan kekayaannya yang lengkap dan melimpah ruah. Namun rakyatnya hidup dalam kemiskinan adalah sebuah ironi atau bahkan sebuah tragedi. Sejarah negara maritim yang subur dan makmur ini memang sejarah kelam penjajahan dan penindasan. 

Pihak asing yang "biasanya" menggunakan penguasa pribumi kita berkomplot dalam membegal kekayaan kita. Bahkan menurut buku yang saya baca berjudul Freeport yang mana terdapat pakar politik asia tenggara jeffry A. Winters mengatakan, "saya tidak pernah mendengar sebelumnya di negara manapun, pengusaha global bertemu dengan sebuah negara dan menentukan sendiri syarat-syarat untuk berbisnis di negara tersebut".

Sungguh ironis memang, mengigat kita negara dan bangsa yang besar, namun tunduk dengan bangsa asing.

Padahal di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sehingga dapat disimpulkan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam yang dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945. 

"Semoga UUD 1945 bukan hanya penghias dasar negara bangsa ini. 
Semoga UUD 1945 bukan hanya penghias dasar negara bangsa indonesia, namun tentunya harus dapat di patuhi dan dijalankan oleh setiap pemangku kebijakan. (rdk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!