DPRD Rohul Minta Pemkab Segera Ajukan Ranperda Tentang OPD



RokanHulu:Riaunet.com~DPRD Kabupaten Rokan hulu (Rohul) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (pemkab) Rohul segera ajukan rancangan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemkab digesa, karena perda ini menjadi tuntutan utama untuk memulai pembahasan KUA PPAS APBD 2017, sebab sesuai PP 18 mulai januari 2017 mendatang seluruh opd baru sudah harus diterapkan dan bekerja.  

Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri SH saat dikomfirmasi dikantor di ruangannya, Selasa (16/8/2016) menyampaikan bahwa anggota dprd rohul melalui badan legislasi sudah membahas rancangan peraturan daerah tentang organisasi Perangkat daerah pada beberapa waktu lalu.

"Meski sudah terkabar ke Badan Legeslasi (Banleg) namun sampai saat ini pemkab rohul belum mengajukan ranperda tersebut kepada dprd rohul," tutur Kelmi. 

Sebab lahirnya Perda tentang organisasi perangkat daerah ini erat kaitannya dengan pembahasan anggaran apbd 2017. Maka ketua dprd rohul, kelmi amri menggesa pemkab agar segera mengajukan ranperda opd tersebut ke dprd.

Diakui kelmi, perda ini sangat penting mengingat kua ppas apbd 2017 dalam tahap revisi, karena harus menyesuaikan opd baru," jelas dia. 

Disebutkan Kelmi, Perda opd itu diperlukan untuk dasar pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru, mengingat pemerintah pusat sudah menarik sejumlah wewenang organisasi perangkat daerah dari kabupaten menjadi wewenang provinsi, seperti kehutanan dan kesbang.

"Maka opd di rohul yang saat ini berjumlah 34 dan harus sesuai dengan tuntutan pp 18 tentang opd, mulai januari 2017 mendatang kemungkinan jumlahnya akan menjadi 20-an opd, karena menjelang akhir tahun akan ada penyatuan opd dari yang ada saat ini," imbuhnya. (na)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!