JK: Arcandra Bisa Diberi Kewarganegaraan oleh Presiden, Tapi Harus Konsultasi Ke DPR

Jakarta~Ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahwa pemerintah akan membantu mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam memperoleh status kewarganegaraan Indonesia (WNI). Disebut JK bahwa Presiden memiliki kewenangan khusus untuk memberikan kewarganegaraan untuk Arcandra. 

"Tentang statusnya siapa pun warga negara Indonesia, siapa pun yang membutuhkan untuk yang benar, itu jelas kita bantu sesuai keinginannya. Karena Arcandra ini akibat (bekerja dan berkewarganegaraan AS -red) ini menjadi tidak jelas, apakah masih tetap warga negara Amerika atau warga negara Indonesia," kata JK, di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2016). 

Pemerintah akan membantu proses penyelesaian status kewarganegaraan bagi Arcandra, menurutnya akan ditindaklanjuti termasuk dengan kajian pihak terkait yakni Kementerian Hukum dan HAM. Dengan status kewarganegaraan yang pasti, Arcandra yang diberhentikan dari posisi Menteri ESDM selama 20 hari menurut JK, dapat mengabdi untuk Indonesia. 

"Keinginan Beliau memang ingin tetap mengabdi sebagai warga Indonesia, tentu pemerintah membutuhkan juga keahlian beliau. Oleh karena itu, kita membantu untuk mempercepat bagaimana proses kewarganegaraan itu," paparnya. 

Dijelaskan JK, perolehan status kewarganegaraan Arcandra memang dapat diperoleh langsung dengan kewenangan presiden, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Pada Pasal 20 disebutkan orang asing yang telah berjasa kepada RI atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan RI setelah memperoleh pertimbangan DPR. 

"Maka, tahap yang pertama tentu minta persetujuan DPR, berkonsultasi dengan DPR. itu sesuai Pasal 20. Seperti Hasan Tiro, Zaini Abdullah itu memakai pasal 20 itu, juga pemain bola karena mempunyai keahlian khusus dan diperlukan dalam waktu singkat," jelas JK. 

Dia menegaskan aturan ini diberlakukan khusus, berbeda dengan proses pengajuan memperoleh kewarganegaraan yang diatur dalam Pasal 9 UU Kewarganegaraan. 
Dalam pasal itu permohonan kewarganegaraan dapat diajukan bila memenuhi persyaratan di antaranya sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun berturut-turut dan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 

"Jadi banyak orang mengatakan harus lima tahun (bertempat tinggal di Indonesia, red), enggak (seperti itu), itu jalur biasa. Jalur khusus boleh cepat. Kalau ini (pemberian kewarganegaraan dari presiden) jalur cepat," tegasnya.(dtk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!