Karena Anggotanya Salah Tembak Warga, Polri Di Hukum MA Bayar Rp 300 Juta

Jakarta~Mahkamah Agung menghukum Polri agar membayar ganti rugi Rp 300 juta kepada warga karena salah satu anggota polri salah tembak saat dalam tugas. Dan korban kini mengalami kelumpuhan.

  Hal ini bermula saat Polsek Kinali, Sumatera Barat, menerima laporan adanya tindak pidana pengrusakan rumah di wilayah hukumnya pada 29 Januari 2006 lalu. Atas laporan tersebut Kanit Reskrim Polsek Kinali, Briptu Nofrizal mendatangi TKP di Sasok Rimbo Gadang Durian Sabuik, Dusun Kapundung, Tangjung Medan, Pasaman Barat, sumbar.

  Sampai disitu Briptu Novrizal mengeluarkan pistol dan menembak rusuk sebelah kiri Iwan Mulyadi. Penembakan ini dianggap tidak sesuai prosedur. Senjata api yang dipakai adalah jenis revolver colt 38 merek Taurus XK 253941. Akibatnya Iwan menglami lumpuh permanen.

  Selanjutnya Briptu Novrizal dihukum 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Sikaping pada 4 Desember 2006.

  Dinilai orang tua Iwan bahwa pidana saja tidak cukup karena mengalami kerugian yang cukup besar, dan menggugat Polri untuk meminta ganti rugi. Gugatan perdata dilayangkan dan meminta ganti rugi sebesar Rp 200,8 miliiar.

  Permohonan tuntutan itu oleh PN Pesaman Barat dikabulkan, meski gugatan tidak seluruhnya dikabulkan. Pada 18 Juni 2008, PN Pesaman Barat menghukum Polri membayar Rp 300 juta. Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Padang pada 18 Januari 2010 dan dikuatkan di tingkat kasasi pada 19 Mei 2011.

  Membayar hukuman denda Rp 300 juta, Polri pun keberatan dan mengajukan permohonan PK.

  "Tapi MA menolak permohonan PK dari Kapolri, cq Kapolda Padang, cq Kapolres Psaman Barat, cq Kapolsek Kinali," putus majelis PK sebagaimana dilansir website MA, Rabu (3/8/2016).

  Sebagai ketua majelis, hakim agung Suwardi dengan anggota hakim agung Abdurrahman dan hakim agung Yakup Gintung. Sehari-hari Suwardi juga sebagai Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial.

  Berdasarkan hukum pada perkara pidana Nomor 160/Pid.Sus/2006/PN.LBS atas nama terdakwa Novrizal dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat. Sehingga secara perdata Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

  "Bahwa pada saat melakukan penganiayaan/penembakan terhadap Iwan Mulyadi, Tergugat II (Briptu Novrizal) dalam rangka menjalankan tugas kepolisian yang didahului adanya Surat Perintah Tugas dari Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, Tergugat I sebagai atasan Tergugat II, harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang dialami penggugat," putus majelis dalam pertimbangan hukum yang diketuk pada 23 Oktober 2015. (dtk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!