[OPINI] "Media Massa dan Partai Politik Dalam Pilkada"


Penulis:YusroniTarigan,S.Sos (Ketua Umum DPP PPR), Minggu (28/8/2016)


Pekanbaru:Riaunet.com~Dunia politik hari ini ditandai dengan keterlibatan media dalam hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia. Media dalam hal ini di artikan secara luas, yaitu segala sarana yang terkait dengan penyampaian pesan, baik yang rill maupun simbolik. Media tersebut bisa TV, radio, majalah, koran dan internet (media online).

Digunakannya media massa sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan ide, pesan dan program kerja adalah karena kenyataannya media dapat menyampaikan pesan pada masyarakat luas dan mampu menbangun citra yang baik atau bahkan sebaliknya. 

"Keefektifan media massa sebagai penyampaian pesan politik telah menjadikannya sebagai ajang baru pertempuran politik. Perang media merupakan suatu keniscayaan dengan adanya kemajuan teknologi. 

Konsekuensi logisnya dunia politik tidak dapat dipisahkan dari media massa. Dengan kemampuannya untuk menjangkau massa dalam jumlah besar, informasi dari media massa akan dapat menembus populasi yang besar pula. 
Dalam kemampuan untuk membentuk opini publik inilah membuat media massa memiliki kekuasaan politik. 

Paling tidak media memiliki kekuasaan untuk membawa pesan politik dan membentuk opini publik. Namun terkadang buruknya kemampuaan ini dapat dijadikan sumber bagi media massa untuk proses tawar menawar dengan institusi politik, hingga terjadi transaksional media massa. 

"Politik tanpa ideologi bagaikan sampan tidak punya haluan dan dayungnya. 

Sejatinya partai politik adalah sebuah tonggak demokrasi sangat penting dalam bernegara di Indonesia, namun sayang kita lihat hari demi hari banyak partai-partai hanya mengejar transaksional, populeritas dengan banyak alasannya. Ditambah pragmatisme dunia politik sudah mengakar, harapan kita Parpol sebagai pilar demokrasi, dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Setidaknya fungsi mendasar parpol adalah sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, dan partisipasi politik.

Jangan sampai Parpol jual diri, hanya karna besarnya transaksional. 
Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik jelas di ungkapkan pada Bab XV tentang Keuangan, Sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 1 point b "Sumbangan yang sah menurut hukum" tidak boleh di artikan sumbangan dari calon kepala daerah yang mendaftar ke partai politik sebagai transaksional, bahkan dipatok harga perkursinya di legislatif daerah (DPRD).

Arti penting media massa dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat menempatkannya sebagai sesuatu yang penting dalam interaksi politik. Partai politik membutuhkan media massa yang memfasilitas komunikasi politik. Dengan kemampuannya menyebarkan informasi secara luas membuat pesan politik disalurkan melalui media massa.

"Pilkada jujur sebuah keinginan tertinggi dari masyarakat, Namun dengan kondisi partai politik yang ada lebih memilih kader di luar partai ketimbang kader partai untuk menjadi calon kepala daerah, Hal ini tentulah akan menjadi ladang transaksional, jika politik transaksional maka sulit untuk pilkada jujur. 

Jangan sampai terjadi politik kacang-kacangan, kepragmatisan dunia politik membuat prinsip serba instan dan cepat menjadi prinsip utama. Semuanya di karbitkan, calon di orbitkan seperti di paksa untuk masak.

"Popularitas dijadikan tolak ukur utama suatu keberhasilan, Orang yang berkualitas tetapi tidak dalam lingkaran kekuasaan pun menjadi tersisih. (rdk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!