[OPINI] Pertanyakan Independensi KPUD dan PANWASLU dalam Pilkada Serentak 2017 (Kampar - Pekanbaru)

YUSRONI TARIGAN,S.Sos
Penulis:Yusroni Tarigan S.Sos (Ketua DPP PPR), Kamis (18/8/2016)


Kampar:Riaunet.com~Dalam pemilihan kepala daerah, masyarakat adalah subjek bukan objek, dari masyarakatlah semuanya dimulai. Kondisi dan situasi masyarakat perlu dianalisis secara permanen secara terus menerus. Selain itu permasalahan partai politik atau kandidat juga perlu diperhatikan secara serius dalam dimensi lain dari pemilih, yaitu kekecewaan pemilih.

Kekecewaan pemilih biasanya sering muncul karena pemimpin terpilih atau pimimpin sebelum pilkada baru berlangsung banyak cacatnya, baik masalah korupsi, intervensi jabatan atau birokrasi yang bekerja dibawah tekanan, masalah arogansi, masalah janji politik dan sebagainya. Hal tersebut membuat pemilih trauma akan terulang kembali kejadian yang sama. Kekecewaan di masa lalu karena terlalu manis janji di ucapkan dan terlalu percaya masyarakat pada janji dan harapan yang di umbar. 

Bagaimanapun masyarakat tidak tercipta dan hadir dengan sendirinya, dan tingkat intelektual pemilih terus meningkat. Misalnya ketika masyarakat mengidap trauma masa lalu yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat serta terbayang pilkada didepan mata banyak hal yang harus di kaji kembali. 

Kalau suatu daerah trauma dengan kepemimpinan dinasti (keluarga bupati) maka sebaiknya bukan dari keluarga penguasa itu yang di pilih oleh masyarakat cerdas. Atau calon yang diusung belum cukup mumpuni memimpin daerah, karna pengalaman yang minim dan berproses baru sebentar (karbitan) maka belum saatnya memimpin daerah tersebut. Kemampuan berpolitik perlu juga di analisa, ini tidak dapat di laksanakan jika tidak dilaksanakan secara komprehensif. 

"Rasionalitas masyarakat harus lebih di utamakan dalam menentukan siapa yang akan mereka pilih dalam pilkada. Butuh figur yang profesional, visioner dan jujur dalam kepemimpinan kepala daerah. Track recordnya harus bagus, bersih dari jeratan hukum. Setidaknya rasionalitas haruslah melalui tahapan tahapan ilmiah, butuh identifikasi masalah. 

Rasionalitas juga harus mempergunakan kalkulasi, dan rasionalitas juga tentu harus bertolak belakang dari mitos, takhayul.

Jangan sampai di pilkada serentak Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar di februari 2017 mendatang menjadi agenda politik tanpa makna. Yang terparah adalah berpolitik tanpa makna yang jelas, hanya memaksakan kehendak tanpa berjuang atas nama konstituen, karna berjuang untuk kepentingan kelompok tertentu.

Apa lagi Kabupaten Kampar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah menetapkan Pilkada Kampar tahun 2017 sebagai pilot project atau Pilkada percontohan nasional di Provinsi Riau ini bukan main-main untuk KPUD dan PANWASLU Kampar. 

Dan seharusnya partai politik wajib memiliki Blu- Print yang jelas terhadap kondisi ideal masyarakat. Terkaiat jalur perseorangan atau independen, KPUD, PANWASLU Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru harus lebih terbuka, jujur dan bertanggung jawab atas keputusan yang di keluarkan dan jangan takut adanya intervensi dari pihak manapun.

"Jangan sampai KPUD Atau PANWASLU Berpihak kepada bakal calon, karna akan merusak konstalasi perpolitikan daerah dan akan menimbulkan konflik. Apa lagi dalam tahapan-tahapan verifikasi faktual yang akan berdampak pada penyelenggara pemilukada tersebut. (rdk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!