Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Gubernur, Bupati/Walikota se Riau



Pekanbaru:Riaunet.com~Dalam Rangka Serah terima Personil, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kamis (29/9/2016). Sebagai implikasi perubahan regulasi yang mengatur Pemerintahan Daerah, Kemendagri telah menerbitkan SE Mendagri Nomor 120/5935/S yang mengamanatkan pengalihan urusan pemerintahan dan menetapkan serah terima Berita Acara Personil, Sarana Prasarana, dan Dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. 

Dengan adanya hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau ini dianggap penting untuk diselenggarakannya Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Kemendagri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro menjelaskan bahwa pemindahan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Provinsi paling lambat dilakukan 2 Oktober 2016.

Dengan pemindahan kewenangan dari pemerintahan kabupaten/kota tersebut akan meringankan anggaran kabupaten/kota, khususnya anggaran untuk pendidikan Tingkat SMA/Sederajat yang selama ini terus dianggarkan oleh Kabupaten/Kota, dan saat ini beralih ke Pemerintah Provinsi," Jelas Suhajar.

Sementara itu juga, Gubernur Riau (Gubri) menyampaikan, Penyerahan P2D yang baru saja kita lakukan ini menunjukkan komitmen kita terhadap aturan. 

Artinya kita harus taat dengan aturan perundang-undangan, sehingga pengalihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi mau pun Provinsi ke Pemerintah Pusat itu dapat disikapi dengan sinergitas yang baik," Sebut Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman di pekanbaru. 

Saat menyampaikan sesi tanya jawab, Bupati Siak H.Syamsuar menyebutkan adanya keinginan-keinginan dari pusat agar lembaganya sama, apa yang bisa diperoleh dari situ apabila tidak sama seperti apa yang diinginkan Kementrian atau lembaga yang ada di Pusat tidak sama dengan daerah , mereka tidak mau membantu terhadap urusan yang ada didaerah. 

Mohon himbauan dari Bapak mendagri agar semua urusan yang ada diseluruh lembaga-lembaga lainnya yang telah ditetapkan daerah, apa salah nya itu juga dialokasikan anggaran-anggaran untuk daerah," Ucap Syamsuar. 

Dikatakan Syamsuar, supaya tidak digugat kembali oleh APKASI, kemarin dalam pertemuan dengan  Menteri keuangan menyampaikan bahwa akan terbuka untuk mengajak dialog para kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota agar Undang Undang yang kita buat ini benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

"Melalui Pak Suhajar agar hal ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, supaya bisa mengakomodir keinginan menteri keuangan secara transparan, sehingga nanti tidak ada lagi protes ke MK. Mudah-mudahan akan patuh dan taat terhadap sumpah jabatan yang telah ditetapkan," Katanya.

Diketahui bahwa Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Bupati Siak didampingi oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan,SE , Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Siak Zondri,SH, Wakil ketua DPRD Siak Sutarno, SekdaKab Siak T.S.Hamzah serta SKPD. (rdk/hms)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!