Presiden Meminta Agar Melakukan Reformasi Hukum Dari Hulu Ke Hilir

Jakarta~Dengan adanya Indeks Persepsi Korupsi di Dunia 2015, dari 168 negara, Indonesia berada pada urutan ke-88 negara darurat korupsi. Sementara dalam Indeks Rule of Law Dunia 2015, Indonesia berada pada rangking 52.

Presiden Jokowi merasa kawatir dengan hal tersebut dan mengatakan bahwa Indonesia harus segera mereformasi hukum. Jika tidak, maka muncul ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum itu sendiri.

"Tidak boleh dibiarkan, apalagi di era kompetisi saat ini kepastian hukum merupakan sesuatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional. Maka tidak ada pilihan lain dan harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran dari hulu sampai hilir," Ujar Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (11/10/2016).

Dalam mereformasi hukum dari hulu ke hilir ada tiga hal yang harus dilakukan. Yaitu penataan regulasi, reformasi internal institusi penegak hukum, dan reformasi budaya hukum.

"Untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Saya tekankan sekali lagi, kalau kita adalah negara hukum bukan negara undang-undang atau negara peraturan. Orientasi setiap kementerian dan lembaga bukan lagi memproduksi peraturan yang sebanyak-banyaknya, tidak itu," Papar Jokowi. 

"Seharusnya menghasilkan peraturan yang berkualitas yang melindungi rakyat dan tidak mempersulit rakyat, tapi justru mempermudah rakyat dalam memberi keadilan, serta yang tidak tumpang tindih satu dengan yang lain," tambahnya. 

Untuk reformasi internal institusi penegak hukum harus dimulai dari institusi kejaksaan, kepolisian serta di Kementerian Hukum dan HAM untuk menghasilkan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional. 

"Lakukan pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan seperti imigrasi, Lapas, pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK termasuk juga yang berkaitan yang perkara dengan perkara tilang. Pastikan bahwa tidak ada praktek pungli di situ. Saya akan terus mengawasi perubahan di lapangan dengan cara melakukan pengawasan-pengawasan," Kata Presiden. 

"Saya minta dilakukan langkah terobosan dalam pencegahan dan penyelesaian kasus, baik kasus korupsi kasus HAM masa lalu, penyelundupan, kasus kebakaran hutan dan lahan serta kasus narkoba.

Selanjutnya reformasi budaya hukum harus dimulai dengan meningkatkan rasa toleransi serta meminimalisir kriminalisasi. 

"Penguatan budaya hukum juga harus jadi prioritas di tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri," Tandasnya (mdk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!