Tahapan Pilkades Di 3 Desa Bermasalah, Komisi I DPRD Rohul Gelar Hearing



RokanHulu:Riaunet.com~Tahapan pemilihan kepala desa serentak 2016 di kabupaten rokan hulu (Rohul) khususnya di tiga desa, yakni Desa Rokan Timur kecamatan rokan IV koto, Desa Tanjung Medan kecamatan tambusai utara dan desa Kepenuhan Hilir kecamatan kepenuhan masih bermasalah.

Pemicunya Ini diduga dengan tidak diberikannya izin cuti PNS dan keterbatasannya dana pilkades. Dengan persoalan tersebut komisi I DPRD Rohul menggelar hearing, senin (24/10/2016).

Hearing dengar pendapat ini terkait persoalan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2016, khusus bagi 3 Desa yang diduga masih bermasalah yang gelar di ruang paripurna DPRD rokan hulu.

Disampaikan oleh warga desa Rokan timur bahwa ada persoalan salah satu bakal calon kepala desa yang tidak mendapat legalisir ijazah dari dinas pendidikan karena ada keraguan mengenai ijazah bakal calon.

Sementara untuk Desa Tanjung medan, masyarakat pengusung bakal calon kades, Sunarji S.pd yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS)merasa keberatan karna bakal calon yang diusungnya tidak mendapat izin dari pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati rokan hulu.

Dan untuk desa kepenuhan hilir kecamatan kepenuhan, persoalan pilkades justru berat pada masalah pendanaan. Karna biaya pelaksanaan pilkades sebagian bersumber dari pihak ketiga yakni KUD desa kepenuhan hilir yang bermitra dengan perusahaan surya dumai, sementara salah satu dari 2 bakal calon merupakan adik kandung ketua KUD, masyarakat pengusung calon lainnya merasa hal ini menguntungkan bagi salah satu calon.

Menanggapi hal tersebut, kepala BPMPD Rohul, Abdul Haris mengapresiasi kesadaran berpolitik di rohul sangat tinggi, antusias masyarkatnya sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan kedatangan masyarakat tiga desa ini ke kantor DPRD rohul hari ini.

"Dengan persoalan pilkades yang disampaikan oleh tiga desa tersebut, Abdul Haris mennjelaskan bahwa BPMPD dalam hal ini tetap berpegang pada UU No 24 tahun 2014 tentang desa dan perda no 4 tahun 2016 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dikabupaten rokan hulu tahun 2016.

BPMPD tidak bisa mencampuri kewenangan panitia pilkades secara utuh," Kata Addul Haris.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Rohul yang diwakili kepala bidang kepegawaian menyebutkan bahwa BKD dalam pelaksanaan pilkades serentak berfungsi untuk menerima berkas permohonan izin cuti dari PNS ataupun permohonan pengunduran diri dari honorer yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Sampai tanggal 14 oktober 2016 lalu, BKD sudah menerima 11 berkas permohonan, terdiri dari 10 permohonan berasal dari PNS dan 1 berkas permohonan dari honorer. Sementara pembina kepegawaian dalam hal ini bupati hanya memberikan izin untuk 8 berkas, yakni 7 orang PNS dan 1 orang honorer," Paparnya.

Dengan adanya persoalan pilkades tersebut, Sekretaris komisi I DPRD Rohul, Amran S.Sos menyebutkan, soal interpensi komisi I melarang keras interpensi kepada panitia ataupun calon kades pada pelaksanaan pilkades serentak.

"Khusus persoalan Tanjung medan, komisi I berkomitmen untuk memfasilitasi persoalan ini sampai ke Plt.bupati rokan hulu," Ucapnya. (Na)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!