ADVERTORIAL Pemkab Rohil Beri Pemaparan Terkait Pandangan Fraksi Di DPRD

Penandatanganan APBD-P Oleh Pimpinan DPRD Rohil 
Didampingi Oleh Beberapa Anggota DPRD Rohil
Bupati Rokan Hilir Drs. H. Suyatno Didampingi Beberapa
Anggota DPRD Rokan Hilir Saat Penandatanganan APBD-P


RokanHilir:Riaunet.com~Sidang paripurna dengan mendengarkan jawaban pemerintah yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil) Drs Jamiludin dalam menjawab pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Rohil melalui sidang paripurna ke 25 masa sidang ke-3, Rabu (16/11/2016) lalu.

Dalam penyampaiannya, Drs Jamiludin mengatakan bahwa pemerintah daerah telah merancang kegiatan skala proritas yang dapat menunjang pencapaian Visi dan Misi yang terkandung dalam RPJMD tahun 2016-2021. Hal ini diterjemahkan melalui rencana strategis yang disusun oleh masing-masing SKPD.

Selain itu juga pemerintah daerah akan membatasi program kegiatan yang menyangkut kegiatan rutinitas berbentuk seremonial, serta merancang program kegiatan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat meskipun dana perimbangan daerah telah menurun, namun pemerintah Daerah (Pemda) tidak akan tinggal diam, dan akan melakukan kegiatan program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan hal ini merupakan jawaban dari pandangan 8 fraksi DPRD mengenai nota keuangan (RAPBD-P) tahun anggaran 2016 yang telah disampaikan melalui sidang paripurna pada Senin lalu," Paparnya.

"Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Rohil, Drs Syafrudin MM didampingi Wakil Ketua II DPRD Suyadi SP yang dihadiri juga oleh Plt Sekda Rohil Surya Arfan dan beberapa kepala Dinas terkait serta 25 orang anggota DPRD. 

Dalam paripurna tersebut, Wabup Jamiluddin juga memberikan penjelasan dari fraksi yang ditanyakan oleh Amansyah sekaligus menjawab fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) soal kebijakan pemerintah daerah terkait pendapatan kabupaten Rohil yang telah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Menjawab terkait dana transfer, Wabup menjelaskan bahwa pemerintah pusat untuk APBD-P tahun 2016 telah diatur melalui Peraturan Menteri keuangan No:162/PMK/07/2016 tentang rincian kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil (DBH), menurut provinsi kabupaten/kota alokasi dalam pendapatan belanja daerah perubahan merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kemenkeu. 

Sementara untuk (PAD) tidak mengalami penurunan, itu dapat dibuktikan dari target 11 macam jenis pajak sebesar Rp 26,172 miliar dari realisasi sampai dengan bulan oktober. 
Dari 11 macam pajak maka dapat dirincikan sebesar Rp 24,395 miliar atau mencapai 3 persen. Dari sektor retribusi daerah yang semula ditargetkan Rp 4,350 miliar sampai oktober telah dapat terealisasi sebesar Rp2,813 miliar," Kata Jamiluddin.

Selain itu, Untuk pengelolaan sektor kekayaan daerah yang dipisahkan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan yang ditargetkan sebesar Rp10,57 miliar terealiasi sampai oktober sebesar Rp 6,485 miliar. Dari sektor lain-lain PAD yang sah semula ditargetkan sebesar Rp138,615 miliar terealisasi sampai dengan oktober 2016 sebesar Rp 92,417 miliar.

"Tanggapan terkait terjadinya penurunan PAD sangat signifikan disebabkan adanya beberapa perubahan regulasi, diantaranya penerimaan jasa giro dari target Rp 84,648 miliar realisasinya sampai dengan bulan Oktober hanya Rp 6,88 miliar. Penerimaan ini berasal dari bunga defosito, sementara dana defosito Pemerintah kabupaten Rohil telah dicairkan guna membiayai program kegiatan tahun anggaran tahun 2016, sehingga penerimaan jasa giro mengalami penurunan," jelas Jamiluddin lagi.

Ditambahkan dia, untuk jasa giro khas daerah dari target Rp 48,40 miliar realiasinya Rp 5,475 miliar. Penerimaan ini berasal dari bunga dana yang terdapat direkening khas daerah, sementara untuk dana yang terdapat di khas daerah hanya sedikit, sehingga bunga mengalami penurunan. 

Untuk jasa giro pemegang kas daerah Rp 36,618 miliar realisasi menjadi Rp 1,412 miliar, Penerimaan berasal dari bunga dana yang terdapat dari rekening Kas bendahara SKPD dana didalam sedikit, jadi otomatis bunganya juga turut mengalami penurunan juga," paparnya.

"Untuk sektor pajak daerah dan retribusi daerah juga mengalami penurunan, ini dikarenakan adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat, seperti kewenangan izin yang menyangkut air bawah tanah, seperti mineral bukan logam, Usaha perikanan dialihkan kepada pemerintah provinsi. Selain itu pembuatan KTP dan akte juga sudah digratiskan, sehingga pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan," tambahnya.

"Tanggapan pandangan dari fraksi Demokrat plus dan Gerindra terkait sejauh mana realisasi Perubahan SOTK baru Jamiluddin menjelaskan, Sejauh ini masih dalam proses Penyusunan, namun Draf Peraturan Bupati tentang SOTK telah tersedia, Sehingga TAPD  dalam Menyesuaikan RAPBD 2017  nanti dapat disampaikan kepada DPRD," Ujar Wabup. (Sr)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!