Bupati Siak Hadiri Acara Deklarasi Anti Korupsi


Pekanbaru:Riaunet.com~Bupati Siak Drs H Syamsuar hadiri acara Deklarasi Anti Gratifikasi Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Riau di Balairung Room Hotel Pangeran, Rabu (9/11/2016) di Pekanbaru-Riau. 

Hadir dalam acara tersebut, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Alexander Marwata, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifa’i, Direktur Gratifikasi KPK Republik Indonesia Giri Suprapdiono, Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuliandi Rachman serta Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau. 

Gubernur Provinsi Riau (Gubri), Arsyadjuliandi dalam sambutannya mengatakan bahwa Pelayanan publik memang rentan terhadap kasus Korupsi, seperti Pungutan Liar (pungli) dan Gratifikasi. 
Pelayanan kepada masyarakat ini terkait erat dengan waktu, keadaan dan kesempatan. Inilah yang membuat Pelayanan kepada masyarakat menjadi tempat berawalnya Korupsi, Pungli dan Gratifikasi. 

“Dalam memberantas Korupsi, Pungli dan Gratifikasi yang ada di Provinsi Riau serta Kabupaten/kota, saya mengajak seluruh Kepala Daerah agar berkomitmen untuk tidak melakukan hal tersebut mulai dari sekarang,” tegasnya.

Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai juga mengatakan bahwa negara kita sekarang berada dimana pelayanan masyarakat penting bagi Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Daerah. 

“Ini bisa kita lihat bahwa Negara dengan Pelayanan Publik yang baik bisa dipastikan bahwa tingkat Korupsi mereka rendah, dan juga sebaliknya jika Negara mempunyai Pelayanan Publik yang jelek bisa dipastikan tingkat korupsi mereka tinggi," Katanya.

Sementara itu, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menjelaskan  bahwa tujuan didirikan negara kita ini adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, itu juga terkait dengan pelayanan daerah terhadap masyarakat. 

“Akan tetapi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan," jelasnya. 

Alexander menambahkan, Selama 8 tahun belakangan, KPK sudah memproses 50 orang Bupati dan Walikota, Sementara untuk gubernur kurang lebih 15 orang yang terkait dengan tindak pidana Korupsi. 

“Kami berharap dengan adanya Deklarasi anti Gratifikasi ini bapak-bapak bisa menerapkannya dengan sebaik mugkin di Daerahnya masing-masing serta menciptakan pelayanan kepada masyarakat semakin baik," Ujarnya. 

Dalam acara ini juga diadakan penandatanganan Anti Gratifikasi oleh Gubernur Provinsi Riau dan diikuti oleh Seluruh Bupati dan Walikota Se-Provinsi Riau sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk terhindar dari Korupsi, Pungli, Gratifikasi. 

Usai acara, Bupati Siak Syamsuar saat ditemui mengatakan bahwa Gratifikasi bukan hanya ditujukan untuk kepala Daerah saja, akan tetapi untuk semua Pimpinan dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun ASN.

“Nantinya jika ada dijumpai Gratifikasi maupun pungli diharapkan melapor ke KPK langsung ataupun melalui Inspektorat,” Katanya.

Terkait dengan Pungutan Liar (pungli), Syamsuar menegaskan bahwa kita sudah membuat surat edaran kepada seluruh pimpinan SKPD agar tidak melakukan pengutan liar dan untuk setiap pelayanan kita gratiskan tanpa pengutan biaya. 

“Jika nantinya ada masyarakat yang menggunakan oknum-oknum (calo) sebagai perantara sebaiknya jangan dilayani, dikhawatirkan akan berdampak buruk karena merekalah yang akan mencontohkan yang tidak baik," Imbuhnya. (rls/hms)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!