Flickr

Kontraktor Rusun Polri di Rohul Dinilai Tertutup, Ini Kata Konsultan MPK.


RokanHulu:Riaunet.com~Bangunan Rumah Susun untuk Anggota Polres Rohul tak kunjung selesai dikerjakan pihak rekanan. Hal ini dibuktikan saat awak media ini melakukan konfirmasi, dan Kontraktornya dinilai tertutup, Oknum pekerja melarang wartawan mengambil gambar. 

Padahal, pada plank proyek dituliskan bahwa proyek yang bersumber dari Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen-PU-Pera-RI) melalui Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Susun Strategies itu memiliki 173 hari kalender kerja. 

Namun jika dihitung sejak peletakan batu pertama yang dilakukan Direktur Satuan Kerja (Dirsatker) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Erizal MT, Karo Faskon Assarpras Polri Brigjen Pol Alfons Toluhula MH dan mantan Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Supriyanto yang dihadiri oleh Penjabat Polda Riau, Plt. Bupati Rohul H Sukiman, Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto SIK, Kontraktor pelaksana pada Rabu 24 Agustus 2016 seharusnya sudah memasuki tahap finishing. 

Ternyata hasil pantauan media ini terlihat bahwa bangunan Rusun yang terletak di Daerah Jalan Lingkar KM 4 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah tersebut masih jauh dari kata rampung. 
Pada Plank tertulis, Proyek diberi nama program,  Paket 1 (Satu) Pembangunan Rusun POLRI (RSN POLRI 16-01). Pelaksana proyek yakni PT Paesa Pasindo Enginering Devisi Kontruksi. Sedangkan Konsultan Perencana PT. ENESTE, Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Mitra Plan Konsultan, dana APBN Tahun 2016 senilai Rp 11.44 miliyar. 

Sayangnya, untuk mengetahui kendala dari keterlambatan pembangunan gedung itu, pihak  pekerja di kantor Proyek tersebut tidak mau memberikan keterangan apapun, bahkan saat awak media ingin mengambil gambar juga mendapat larangan, alias di larang.

Sehingga, dugaan miringpun sempat tersirat dalam benak juru warta, sehingga keinginan untuk mengetahui penyebab keterlambatan pengerjaan proyek itupun semakin besar.

Hal ini rerawal salah seorang pekerja mengaku dari K3 bernama Rainer, awalnya menanyakan KTA awak media dan mengatakan Pelaksana Proyek keluar, padahal baru Jam 10.00 pagi. 

"Orangnya tidak ditempat keluar tadi, Konsultan juga tidak ada,"katanya. 
Selanjutnya, awak media keluar dari  Kantor tersebut bermaksud melihat Proyek yang sedang dikerjakan oleh pekerja, yang sebagian juga pekerja tidak memakai perlengkapan keamanan sebagai perlindungan K3. 

Saat awak media menanyakan  mengapa sebagian pekerja tidak menggunakan safety sementara yang bersangkutan dari K3, ia mengaku bahwa pekerja tersebut bersifat borongan. 

"Ya, saya dari K3, pekerja itu hanya bekerja borongan," jawabnya.

Setelah beberapa menit, para  Wartawan ini hendak mengambil gambar, dengan meminta Izin ke pekerja tersebut, sayangnya, tiba tiba ada datang satu orang lagi mengaku bernama Oloan langsung melarang Wartawan mengambil gambar 

"Kalau ada Izin dari penjabat Pemerintah, atau penjabat di Proyek ini, baru bisa mengambil gambar,"kata yang mengaku nama Oloan melarang yang di ya kan dari K3 Rainer. 

Mendengar pernyataan seperti itu, lalu awak media mencoba meluruskan maksud dari pekerja itu. "Siapa yang harus kami minta Izin untuk mengambil gambar," tanya para awak media ini. 

Lantas pekerja yang mengaku bernama Oloan itu mengatakan izinnya dari penjabat," Bisa dari Penjabat Proyek ini dan yang punya proyek ini," jawabnya lagi.

Sehingga beberapa menit awak media dengan pekerja saling adu argumen. Sementara di papan plank proyek tidak dicantumkan nilai besaran anggaran proyek yang digunakan. 

Padahal terkait pelaksanaan pembangunan tersebut sudah diatur melalui UU dan Perpres nomor 54 dan Peraturan lainnya. Sedangkan untuk Publikasi sudah diatur pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia dan tentang pers atau Wartawan sudah diatur melalui Undang-undang Pers (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang sudah sah di Republik Indonesia. 

Jumat (10/2/2017) salah satu pegawai Kantor PT. Paesa Pasindo Enginering Devisi Kontruksi pelaksana proyek Rusun Polri tersebut, Zikri melalui via selulernya, mengaku bukan wewenangnya terkait pelaksanaan Proyek itu. 

"Saya hanya bagian keuangan,"katanya singkat. 

Sedangkan saat di konfirmasi kepada Petugas Konsultan di Rusun tersebut dari PT. Mitra Plan Konsultan (MPK) ditulisnya melalui Whatsappnya, "Saya di lapangan trus k' Pak "namun terkait pelaksanaan proyek tidak ada komentarnya. 

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto SIK MH Sabtu, (11/2/2017) melalui via selulernya dan Whatsappnya sejak di kirim SMS hingga berita ini ditayang juga belum ada balasan. Ditelefon, sayangnya tidak aktif. (Fah)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!