Flickr

Terkait Pilkada Kampar 2017, Ini Kata Satgas Tolak Money Politik

Kampar:Riaunet.com~Menyambut baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dengan menetapkan Pilkada Kampar tahun 2017 sebagai pilot project atau Pilkada percontohan nasional di Provinsi Riau. 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sebagai momentum suksesi kepala daerah yang akan dilaksanakan pada Rabu (15/2/2017) mendatang sebagai proses demokrasi dalam menyeleksi pemimpin yang jujur dan berwawasan kepemimpinan yang akan membawa nakhoda pemerintahan daerah kabupaten Kampar. 

Berjalannya waktu masa kampanye sampai terakhirnya kampanye tanggal 11 februari 2017 banyak tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati kampar membagikan uang bahkan nominalnya Rp. 100.000 - 300.000 per kepala dan sembako dilapangan, bahkan issu ini beredar ditengah masyarakat 10 ton beras dan sembako lainnya siap di bagikan oleh calon yang ingin memenangkan jagoannya.

Hal ini disampaikan Satgas Tolak Money Politik, Yusroni Tarigan kepada riaunet.com melalui selulernya, Minggu (12/2/2017).

Dijelaskannya, Permainan money politik atau lebih dikenal dengan sebutan politik uang adalah pembodohan politik terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi objektif dalam menentukan pilihannya, tapi lebih dipengaruhi oleh iming-iming materi yang nilainya tidak seberapa dan berakibat fatal lima tahun kedepan.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 73 jelas menegaskan dan memberikan sangsi kepada pelaku money politik. Pasal 73 UU No10 tahun 2016 :

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih.

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana. 

Oleh karna itu Saya menghimbau dan menegaskan kepada seluruh calon bupati dan wakil bupati kampar priode 2017-2022 janganlah menyogok masyarakat atau menjanjikan hal yang tidak bisa di realisasikan, jangan menipu masyarakat dengan iming-iming bentuk uang atau barang. 

"Dan kepada penyelenggara baik itu KPU Kampar, Panwas Kampar aparat keamanan tindak tegas pembeli suara masyarakat Kampar," kata Yusroni menegaskan. (rdk)

About

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiawa Silahkan SMS ke nomor HP : 081371900107/ 0811707378/ BBM:28A13E78 atau email ke alamat : redaksiriaunet@gmail.com, Harap camtumkan detail data anda

Comments Now!

You can be first to comment this post!