Berita Terkini

420 SP2D Yang Dikeluarkan BPKAD Bengakalis Tidak Dapat di Cairkan Bank Riau

Rabu, Januari 03, 2018
Bengkalis:Riaunet.com~Ini sangat diluar dugaan, uang Rp 200 miliar untuk dibayarkan pada kegiatan proyek ditahun 2017 ke rekanan kontraktor ternyata sudah raib seketika di Bank Riau Cabang Bengkalis. Mirisnya, sebanyak 420 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pihak kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis pada, Selasa (2/1/2018) dinihari dikembalikan alias tidak dapat dicairkan. 

Atas dasar itu, sejumlah rekanan kontraktor Kabupaten Bengkalis menuding bahwa pihak BPKAD Kabupaten Bengkalis diduga melakukan penipuan dengan menerbitkan SP2D, ternyata setelah diserahkan ke pihak Bank Riau Cabang Bengkalis tidak dapat dilakukan pembayaran dengan alasan ketersedian uang untuk pembayaran proyek itu sudah habis.

“Kalau pihak BPKAD Bengkalis masih mengeluarkan SP2D tentunya ketersedian keuangan daerah untuk melakukan pembayaran kegiatan proyek tahun 2017 masih ada. Pekerjaan kita sudah selesai 3 bulan lalu dan diterbitkan SP2D pada Jumat (29/12/2017), namun pihak Bank Riau justru menolak menerima SP2D tersebut dengan alasan uang sudah habis, ini jelas pelanggaran atau penipuan terhadap rekanan kontraktor,” tegas Alex kepada Riaunet.com Selasa, (2/1/2018).

Ia juga menyebutkan bahwa pihak BPKAD Bengkalis telah melakukan penipuan atas penerbitan SP2D terhadap mayoritas rekanan kontraktor yang melakukan termen kegiatan pada tahun 2017 lalu. Ada sebanyak 420 SP2D yang telah diterbitkan pihak BPKAD Bengkalis dan semuanya ditolak oleh pihak Bank Riau Cabang Bengkalis karena uang sudah habis.

“Kita mengetahui, uang senilai Rp200 miliar disediakan Pemkab Bengkalis untuk pembayaran kegiatan proyek tahun 2017 lalu. Sekarang Pertanyaannya, kemana kah uang itu?. Kenapa secepat itu raib, apa dalam penerbitan SP2D ada permainan oknum tertentu,” kata Alex.

Hal yang sama juga disampaikan oleh seorang rekanan lainnya, Andre, bahwa rekanan kontraktor sudah merasa ditindas oleh oknum-oknum pejabat BPKAD Bengkalis dalam praktek penerbitan SP2D. Sesama profesi, sebagai rekanan kontraktor yang sudah termen harus mengeluarkan uang pelicin senilai Rp1,5 juta, itu untuk kegiatan proyek Penunjukan Langsung (PL).

"Oknum pejabat BPKAD Bengkalis manfaatkan situasi mereka, dan meminta sejumlah uang kepada rekanan agar menjadi prioritas diterbitkannya SP2D,”kata Andre.

Di tempat berbeda, Plt BPKAD Kabupaten Bengkalis, Bustami HY mengaku adanya kelebihan menerbitkan SP2D kepada pihak rekanan kontraktor.

“Ya, ada kelebihan penerbitan SP2D,”kata Bustami melalui pesan singkat WhAtsApp miliknya.
Disinggung terkait SP2D, bahkan dugaan adanya oknum pejabat BPKAD manfaatkan situasi dengan meminta sejumlah uang, beliau belum menjawab. (Rom)