Berita Terkini

Akibat Pengusaha Tambak Udang, Hutan Mangrove di Bengkalis Terancam Punah

Sabtu, Maret 10, 2018
Loading...
Bengkalis:Riaunet.com~Hutan mangrove atau hutan bakau yang dulunya merupakan benteng penyangga pulau bengkalis dari erosi air laut (abrasi pantai), kini keberadaannya memperihatinkan. Hutan mangrove tersebut secara terang-terangan kini telah digrogoti oleh para pengusaha tambak udang yang diduga menyalahi aturan.

Penggararapan kurang lebih ribuan hektar hutan mangrove dipulau yang mayoritas berlahan gambut ini diduga dilakukan secara illegal oleh Pengusaha Tambak udang yang bermoduskan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan.

"Kejadian ini secara resmi telah dilaporkan oleh Pengurus Lembaga Swadaya Masyrakat- Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPMPL) melalui surat nomor : 290/L/LSM-IPMPL/XI/2017, Prihal : Laporan dugaan tindakan  perusakan hutan Mangrove dan kreteria kawasan lindung sepadan pantai dan sepadan sungai di pulau Bengkalis Riau secara Ilegal kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, dan untuk dilakukan penindakan sesuai ketentuan Pasal 60 dan pasal 61 UU RI no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ironisnya Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau Ir.Erwin Rizaldi,M.H malah melemparkan tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sesuai yang tertuang dalam surat nomor : 522.04/PPLHK/404, tanggal 23 November 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Tembusan suratnya kepada: 1. Presiden RI di Jakarta, 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta, 3. Menteri Kelautan dan Perikanan RI  di Jakarta, 4. Gubernur Riau di Pekanbaru, 5. Bupati Bengkalis di Bengkalis, 6. Direktur Jendral Penegakan Hukum KemenLHK RI di Jakarata, 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau di Pekanbaru, 8. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis, 9. Ketua LSM-IPMPL di Bengkalis. 

Bentuk lempar tanggung jawab yang ditujukan oleh Plt.Kepala Dinas LHK Propinsi Riau tersebut  jelas sekali tergambar disurat tersebut, dimana  pada pokok Prihal surat dibunyikan prihal: Verifikasi Pengaduan Masyarakat, sementara pada diktum ke 6 isi surat dibunyikan, sehubungan uraian tersebut diatas, bersama ini kami limpahkan pengaduan masyarakat tersebut kepada saudara, agar dilakukan telaah dan atau verifikasi lapangan serta tindak lanjut terhadap pengaduan dimaksud.

Padahal surat laporan yang disampaikan oleh LSM-IPMPL, tersebut ditujukan kepada kepala Dinas LHK prov Riau berkaitan dengan dugaan perambahan /perusakan hutan yang ketentuanya telah diatur oleh UU RI no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  merupakan kewenangan Dinas LHK Propinsi dan Bukan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

Oleh karena SOT bidang kehutanan  untuk wilayah Kabupaten/Kota ditiadakan setelah terbitnya Peraturaan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta diikuti dengan Instruksi Mentri Dalam Negeri No.061/2911/Sj/2016 Tentang Tindak lanjut PP.No.18 thn 2016 tentang Prangkat Daerah.

Sikap lempar tanggung jawab yang ditunjukan Plt.Kepala Dinas LHK Propinsi riau tersebut mengundang beragam asumsi dari sejumlah kalangan masyarakat, bahkan sempat ada yang menduga tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan telah kongkalikong bersama pengusaha tambak udang yang menjadi buah bibir masyarakat bengkalis saat ini.

Bahwa para pengusaha tambak udang yang begitu berani merubah pungsi bentang alam pulau bengkalis secara illegal menjadi tambak udang, adalah  orang-orang cukup berpengaruh di Indonesia, diduga punya beking aparat dan pejabat papan atas, baik dijakarta maupun Propinsi Riau.

Lokasi tambak udang sempat terpantau oleh LSM-IPMPL terindikasi melakukan perusakan hutan mangrove dan merubah bentang alam kreteria kawasan lindung sepadan pantai dan sepadan sungai dipulau bengkalis, yaitu terletak di areal :1.Jalan Ombak Desa Tameran Kec.Bengkalis  lebih kurang  s/d 30 ha,2. Perbatasan desa tameran dengan desa penebal Kec.Bengkalis lebih kurang 50 ha, 3. Jl.Nelayan RT 04/ RW 01 Dusun I desa Penebal lebih kurang 5 ha,4. Jl.Sawit RT 02/ RW 01 Dusun I Desa Pematang Duku Kec.Bengkalis lebih kurang s/d saat ini 40 ha, 5. Pasar Desa Ketam Putih kec.bengkalis lebih kurang s/d saat ini 4 ha,6. Jl.Sei Tiram RT 01 RW 02 Dusun Makmur Desa Kembung baru kec.bantan lebih kurang s/d  40 ha, 7. Dusun akit jawa desa kembung baru kec.bantan lebih kurang s/d saat ini 10 ha,8. Sungai kembung RT 01 RW 05 Dusun Setia kawan Desa Teluk Pambang Kec.Bantan lebih kurang s/d saat ini 40 ha,9.Sungai banan desa Pambang Baru Kec.bantan lebih kurang s/d saat ini 7 ha,10, Jalan Kapitan Desa Pambang Baru Kec.Bantan lebih kurang s/d saat ini 300 ha,11.Jalan perjuangan desa suka maju kec.bantan lebih kurang s/d saat ini 20 ha,12. Jalan berancah Desa Berancah Kec.Bantan lebih kurang s/d saat ini 40 ha,13.Jalan kantor desa teluk papal kec.bantan lebih kurang s/d saat ini 5 ha,13. Jalan pantai papal Desa Teluk Papal kec.bantan lebih kurang s/d saat ini 10 ha,14.Jalan umum Desa damai kec.bengkalis lebih kurang s/d saat ini 10 ha.Dok : hutan mangrove yang digarap dijadikan kolam udang berlokasi di jalan Kapitan Desa Pambang baru Kec.bantan Kab.Bengkalis Riau seluas lebih kurang  300 ha tertera atas nama PT.VANNAMEI WIJAYA LESTARI. (Rom)