Opini : Siaran Pers BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PB HMI 2018 -2020

Penulis : Robbi Syahrir ( Ketua PB HMI Bidang Lingkungan Hidup 2018-2020)

Pekanbaru:Riaunet.com-Kebijakan Kementerian Perindustrian yang terus mendorong peningkatan kapasitas produksi bahan baku plastik kami nilai sangat tidak bijak dan menciderai visi SDG’s, pasalnya tidak tanggung angka impor bahan baku palstik mencapai US $ 6 Miliar atau setara dengan 84 Triliun Rupiah (asumsi kurs 14000)

Berita Terkait

(OPINI) Program Kemitraan Masyarakat Dalam Mengidentifikasi Kebutuhan Dasar Berbasis Social Echological System Di Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar

23 Agustus 2019

[OPINI] Saya Pancasila dan Saya Cinta Indonesia

22 Agustus 2019

[OPINI] Penguatan Kelembagaan Kelurahan Dan Desa Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Di Kabupaten Kampar

22 Agustus 2019

[OPINI] Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

21 Agustus 2019

[Opini] Perlunya Sinergisitas Pemerintah Kecamatan Dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

17 Agustus 2019

Opini : Dewan Perwakilan Rakyat Harus Bersih Dari Orang-Orang Yang Tersangkut dan Terindikasi Gratifikasi Oleh KPK

14 Mei 2019

Kebijakan tersebut kami nilai bertolak belakang dengan apa yang terus digelorakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Indonesia bebas sampah Tahun 2020.

Belum lagi Kemenperin melalui beberapa siaran persnya terkesan pasang badan untuk menentang adanya usulan pengenaan/pembebanan cukai terhadap impor plastik dan kebijakan plastik berbayar beberapa waktu lalu

Dengan dihadapkan pada fakta yang sempat mengagetkan dan menyita perhatian para enviromentalis dunia bahwa baru-baru ini ditemukan bangkai paus yang didalam perutnya sebagian besar berisi sampah plastik.

Kami dari Bidang Lingkungan Hidup PB HMI menentang keras kebijakan Kemenperin yang terkesan mengesampingkan prinsip-prisip ekologis tersebut demi mengedepankan motif ekonomi. Kemudian pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah terkait polemik tersebut dintaranya;

Yang pertama, Bahwa pemerintah melalui kemenperin harus menekan tingginya angka impor bahan baku plastik tersebut, karena kami nilai telah menyalahi prinsip-prinsi pembangunan berkelanjutan dan bertentangan dengan visi SDG’s serta yang harus dipahami oleh semua pihak adalah bahwa impor plastik akan equivalen atau sama dengan impor sampah.

Yang kedua, Pemerintah harus terus mendorong pengelolaan sampah terpadu dengan mengedepankan prinsip ( sedikitnya) 3R yang sistematis dan kembali melanjutkan program plastik berbayar yang tepat sasaran.

Yang terakhir, Pemerintah mendorong dan mendukung penuh seluruh pihak terkait untuk terus mengembang inovasi-inovasi dibidang pengembangan produksi plastik biodegradable ( dapat teruarai sendiri) agar menghasilkan produk plastik yang ramah lingkungan dan menjanjikan masa depan yang berkelanjutan.[rls].